Semua Alasan Golput, Mentah !

Masa Orde Baru adalah masa yang kelam bagi proses demokrasi. Kala itu, sudah menjadi rahasia umum, bahwa pemenang setiap pemilu itu itu saja. Hingga pada tahun 1970 menjelang pemilu 1971, muncul istilah Golput. Hadir beberapa tokoh yang mengajak masyarakat untuk golput dengan cara tetap mendatangi TPS, mencoblos, tapi tidak mencoblos partai masing-masing warna, tapi mencoblos bagian kertas yang berwarna putih. Dari sinilah berawal istilah “Golput”.

Seiring waktu berjalan, istilah Golput menjadi multi makna. Golput dimaknai sebagai pemilih yang tidak memiliki pilihan dari deretan pemilih yang sudah ditetapkan, dan Golput seperti gaya orde baru di atas. Pemilih datang ke TPS, mencoblos warna putih, atau mencoblos lebih dari satu nama caleg yang tertera di surat suara, atau cara lain yang intinya pilihan menjadi batal.

Ada beberapa alasan Golput, namun yang mendominasi adalah kekecewaan dengan wakil mereka yang hanya menyisakan janji yang tidak terpenuhi. “Jika ingin membasmi tikus dalam gudang, basmi tikusnya. Saya ingin membasmi gudangnya, karena sudah dipenuhi tikus semua.” Demikian sentilan ala almarhum Gusdur, saat ingin membubarkan DPR MPR tahun 2001 lalu.

Alasan tak kalah sengitnya adalah anggapan sebagian besar masyarakat bahwa Pemilu masih mengandung kecurangan dan dapat direkayasa, pemilu hanyalah sandiwara dalam set aturan baku yang bisa dimainkan. Hal ini diperparah dengan pengawasan pemilu sangat lemah. Lalu siapa yang bisa menjaga semangat demokrasi yang mulai bergerak ini?

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mencoba mempertahankan sistem Pemilu dengan mengeluarkan fatwa haram. Haram bagi siapa yang Golput!. Fenomena fatwa MUI terlihat pada butir ke-4, 5. Akhirnya, meskipun fatwa ini telah beredar semenjak tahun 2009, tetapi bagi masyarakat pecinta Golput fatwa ini tidaklah terlalu memengaruhi perinsip dan keyakinan mereka. Olehnya itu, perlu alasan rasional mementahkan alasan para Golput agar sadar dan kembali ke “jalan yang benar!”.

Pertama: mereka yang Golput beralasan bahwa pilihan Golput, kelak akan menjadi teguran, tekanan kepada publik, caleg, bahwa system dan apa yang mereka lakukan selama ini salah. Dan sikap Golput akan membuat pemerintah lebih baik. Mr. Golput

Mari kita lihat secara seksama. Ternyata, sikap Golput tidak membawa ke arah perbaikan, bahkan mendukung dan melegalkan kesalahan yang divonis oleh mereka yang Golput sendiri. Perhatikan perhitungan berikut;

Saat ini anggota DPRD hasil Pileg 2009, 90 % diantaranya maju lagi menjadi caleg. Artinya, muka lama yang dovinis tidak becus mereka yang Golput maju kembali. Jumlah kuota kursi DPRD suatu daerah, biasanya ditentukan oleh jumlah penduduk daerah tersebut. Sebagai contoh saya ambil dapil 1 Tempe Kabupaten Wajo dengan jumlah DPT 60.000 orang. Jumlah kursi anggota DPRD yang diperebutkan adalah 7 kursi. Artinya harga kursi DPRD Wajo dapil 1 Tempe adalah 8.571 suara. Inilah yang disebut angka BPP (Bilangan Pembagi Pemilih). Angka BPP awal ini hanya sebagai patokan bagi caleg/parpol untuk menetapkan target perolehan suara. Angka BPP awal itu tidak menjadi patokan saat pembagian kursi.

Seandainya di dapil 1 Tempe ada 50% Golput dengan tidak datang ke TPS dan/atau membuat surat suara tidak sah, maka suara sah hanya 30.000 suara dibagi 7 kursi. Artinya nilai BPP pada saat pembagian kursi turun drastis menjadi hanya 4.285 satu kursi. Dengan kata lain, untuk mendapatkan 1 kursi, parpol/caleg cukup hanya mengumpulkan suara 4 ribuan saja sudah bisa terpilih. Dan terpenting, untuk mendapatkan satu kursi, suara tidak harus diperoleh satu caleg saja, melainkan akumulasi perolehan suara suatu parpol di dapil tersebut.

Sudah jelas, Anda Golput atau tidak, tak mengurangi jumlah anggota DPRD terpilih? Meski tingkat golput/suara tidak sah di suatu dapil mencapai 50% sekalipun. Penting, wajah lama memiliki modal untuk itu. Semakin banyak Golput, justru memudahkan mereka melakukan kalkulasi politik dengan modal lebih ringan akibat semakin berkurangnya pemilih.

Jika sudah demikian, bukankah si Golput turut membiarkan atau minimal membantu wajah lama yang kata mereka sendiri adalah salah, untuk duduk manis kembali sebagai anggota DPRD yang kelak akan membuat aturan untuk semua masyarakat termasuk Golput. Lalu siapa yang rugi?

Alasan Golput yang kedua, jika saya memilih caleg, dan kelak caleg itu korupsi, maka saya kan juga ikut korupsi, karena saya mendukung mereka.Mr. Golput

Alasan yang koplak tentunya, karena suatu amal perbuatan terlebih dahulu dinilai bukan dari kuantitas amal itu, tapi niat dan kualitas suatu amal. Dalam konteks pemilihan langsung, di sinilah faktor cek dan ricek siapa caleg yang akan kita pilih. Adakah dia materialis, adakah dia punya sikap dan tindakan buruk, dan pertimbangan lain. Patut dicatat, Komisi II DPR menyetujui alokasi anggaran pemilu yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2014. Nilainya lebih dari Rp 15,4 triliun. Kondisi geografis dan sosial masyarakat Indonesia membuat dana penyelenggaraan pemilu yang besar itu akhirnya digelontorkan.

Apa harapan utama dengan anggaran besar itu? Tentu agar pemilu berjalan sukses dan bisa merepresentasi keinginan masyarakat. Tahun 1999 pada pemilu langsung pertama kali, tingkat partisipasi mencapai 92%. Kemudian terjun bebas pada 2004 menjadi 84 %. Meluncur lagi tahun 2009 hingga 72%. Adakah ini semata kesalahan pemilih, sistem, atau sang Golput juga mengambil andil cukup besar. Golput menyia-nyiakan anggaran besar yang andai dipakai untuk membeli kerupuk, satu Kecamatan tak mampu menampungnya. Sang Golput diam, memilih membatalkan suaranya, dan menjadi penonton terbuangnya anggaran secara “percuma”. Tak menutup kemungkinan, andai tidak ada yang Golput, ada beberapa perubahan wakil di DPR maupun di DPRD. Bukankah itu juga pembiaran atas kesalahan yang sangat besar??

Mari berpikir bijak untuk menjadi Golput. Pemilihan langsung adalah sistem, semua sistem bisa baik dan bisa buruk, dan besar dipengaruhi siapa yang bermain di dalamnya. Pemilih memiliki peran besar. Golput sudah bukan lagi pilihan yang bijak. Golput bahkan dengan sengaja menjadi bagian dari mereka yang membuang-buang anggaran.

Pemilu 2009 secara nasional, terdapat 17.488.581 suara tidak sah. Suara tidak sah ini didominasi oleh mereka yang Golput. Anda ingin golput karena ingin menghukumi para caleg? Itu salah jalan dan tidak tepat. Karena Anda Golput justru memudahkan mereka yang berwajah lama melenggang mendapat kursi empuk DPRD. Atau Anda ingin dikatakan tak ingin terlibat dalam kesalahan, tak ingin dikatakan tak terlibat korupsi, lalu memilih Golput? Itu juga keliru, karena justru itu menyia-nyiakan kesempatan pemerintah yang telah menggelontorkan anggaran besar, yang andai anggaran itu untuk pembangunan sekolah, akan cukup membangun 7.000 sekolah mentereng.

Lalu? Memilihlah!. Hentikan mencari-cari alasan Golput, karena itu semua mentah. Andai semua buruk menurut Anda, pilihlah yang paling baik diantara yang paling buruk. Opsi lain, pilih wajah baru jika wajah lama dianggap tidak bisa diandalkan, karena dengan wajah baru setidaknya memberi harapan baru untuk lebih baik. Terakhir, jangan lupa berdoa, karena doa adalah senjata bagi orang beriman.

Tinggalkan Balasan