Seharusnya Jaksa Belajar dari OTT KPK

Masih segar dalam ingatan kita KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) melakukan tangkap tangan kepada Hakim MA Akil Mochtar, kini pada hari Sabtu malam kemarin, kembali KPK melakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan) di Mataram NTB. Kali ini yang kena operasi adalah seorang Jaksa inisialnya SUB, yang ditangkap bersama dengan seseorang yang di duga sebagai penyuap jaksa, inisialnya LAR.

Berdasarkan informasi dari beberapa media online, Jaksa yang berinisial SUB, adalah seorang Kajari di Praya, Nusa Tenggara Barat. Dan inisial SUB akhirnya terungkap bernama Subri. Sedangkan pengusaha yang diduga menyuap jaksa Subri adalah Lusita Ani Razak. Keduanya terlibat kasus dugaan penyuapan suap pengurusan perkara tindak pidana umum terkait pemalsuan dokumen sertifikat tanah di wilayah Kabupaten Lombok Tengah dengan terdakwa seorang pengusaha bernama Sugiharto alias Along.

Kedua orang ini saat ini sudah ditahan oleh KPK dan akan melakukan proses penyelidikan selama 20 hari kedepan. Barang bukti dalam kasus itu adalah mata uang dolar Amerika (USD) berupa pecahan 100 dolar AS sebanyak 164 lembar. Sehingga ditotal berjumlah 16.400 dolar AS atau setara Rp 190 juta. Selain itu ada ratusan lembar rupiah dalam berbagai pecahan dengan total Rp 23 juta.

Sambil menunggu perkembangan berita ini lebih lanjut, dari informasi ini saya langsung teringat dengan kasus Jaksa Urip Gunawan yang juga ditetapkan sebagai narapidana kasus korupsi ini. Hal ini sangat mencoreng image Departemen Kehakiman di negara ini. Aparat penegak hukum yang seharusnya bisa melawan korupsi malah ikut terlibat langsung melakukan korupsi. Bagi saya, setidaknya ada 3 hal yang dapat saya simpulkan untuk berita ini.

Pertama: kita harus memberikan apresiasi dan dukungan terus kepada KPK atas OTT (Operasi Tangkap Tangan) ini. KPK selalu bekerja terus membrantas korupsi di seluruh wilayah di Indonesia, tidak di Pulau Jawa saja. Keberanian KPK patut kita acungi jempol karena sudah berkali-kali menangkap aparat penegak hukum yang melakukan praktek korupsi. Harapan saya, penangkapan ini tidak berhenti sampai 2 orang ini saja, tapi semua yang terlibat di kasus ini harus ditangkap juga.

Kedua, Praktek korupsi ternyata sudah menjadi hal yang biasa di negara ini. Departemen Kehakiman yang berkali-kali terlibat kasus korupsi harusnya bisa mengambil tindakan preventif agar para hakim dan jaksa tidak ditangkapi KPK terus. Apakah gaji mereka masih kurang ya?. Atau apakah Jaksa Agung kurang memperhatikan kesejahteraan mereka?, sehingga masih tergoda untuk menerima suap. Praktek suap di Praya, lombok tengah, NTB ini membuktikan kepada kita bahwa kasus korupsi tidak hanya terjadi di wilayah pulau jawa saja, tapi juga ada di luar pulau jawa juga. KPK harus terus menambah jumlah personil penyidik, dan ini penting.

Ketiga sejak tertangkapnya jaksa Urip dan Hakim MA beberapa waktu lalu, harusnya para jaksa dan hakim tidak lagi melakukan hal serupa, mereka seharusnya bisa mengambil hikmah dan manfaat dari peristiwa itu, namun kenapa ya masih ada Jaksa yang melakukan hal serupa?. Apa mereka masih tidak Kapok ya?. Ataukah hukuman yang dijatuhkan masih kurang berat?. Ya ! Mungkin hal itu yang perlu dilakukan. Hukuman terhadap hakim dan jaksa yang terlibat korupsi harus 2x bahkan 3x lebih berat daripada biasanya. Tentu saja tujuannya bukan membenci mereka yang melakukan korupsi, tapi agar tidak melakukan praktek korupsi lagi. Itu saja…

Ilustrasi

Semua hal yang melibatkan praktek korupsi di penegak hukum dan aparat kepolisian pasti membawa efek domino yang besar. Masyarakat menjadi tidak percaya terhadap supremasi hukum di negara kita. Mereka pasti beranggapan uang bisa membeli hukum. Mari kita berharap agar jaksa agung kita bisa melakukan perombakan atau perbaikan terhadap para jaksa nakal. Selama harapan itu masih ada, maka upaya juga akan muncul sengan sendirinya.

Tinggalkan Balasan