PP Nomor 61 Tahun 2014 Tidak Melanggar Syariat !

Batal mengulas PP nomor 61 tahun 2014 dalam sebuah acara, maka apa yang akan saya sampaikan adalah intisari dari pembahasan itu. Bahwa pemerintah dalam hal ini Presiden, baru saja menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 tahun 2014. Dalam BAB IV bagian kesatu, pasal 31 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa;

Ayat 1, tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan; a) indikasi kedaruratan medis; atau, b) kehamilan akibat perkosaan. Ayat 2, tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

Bunyi Peraturan Pemerintah ini pelak menjadi bahan perbincangan terutama dari sisi agama dan sosial. Terkesan pemerintah melegalkan aborsi, dan memberikan peluang bahwa aborsi itu bisa saja/boleh dilakukan.

Dalam celoteh ini, saya tidak akan mengulas PP nomor 61 tahun 2014 dari sisi hukum, perundangan, dan sosial, tapi lebih dari sisi agama Islam. Islam sebagai agama yang dibawa Rasul saw membawa nilai hukum dan etika. Hukum (baca syariat), menetapkan boleh tidak (halal dan haram), dan etika berbicara baik buruk.

Aborsi dalam istilah Islam dikenal dengan “al-Ijhadh,” yang berarti wanita yang melahirkan anaknya secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya. Dalam istilah fikih juga sering disebut dengan “isqhoth,” yang berarti menggugurkan atau “tharhu,” yang berarti membuang (baca: tips cepat hamil).

Islam sangat menghagai kemanusiaan, melarang hal yang menghina manusia, menjual manusia, menghilangkan sebagian anggota badan, apalagi menghilangkan nyawa manusia. “Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan umat manusia.” Firman Allah dalam surah al-Isra’ ayat 70.

Islam mengibaratkan menghilangkan satu saja nyawa sama artinya dengan membunuh semua orang. Menyelamatkan satu nyawa sama artinya dengan menyelamatkan semua orang. “Barang siapa yang membunuh seorang manusia, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara keselamatan nyawa seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara keselamatan nyawa manusia semuanya.” Firman Allah dalam sudah al-Maidah ayat 32.

Kaitannya dengan PP Nomor 61 Tahun 2014, Islam melarang membunuh anak (termasuk di dalamnya janin yang masih dalam kandungan), dengan sebab apapun. Sebab yang paling umum adalah ketakutan material, takut miskin. “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut melarat. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu juga. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang besar.” Firman Allah dalam surah al-Isra’ ayat 31.

(baca: kelahiran anak di Gaza meningkat)

Masih banyak ayat lain terkait menghilangkan nyawa sesorang termasuk bayi yang masih dalam kandungan. Sampai di sini, hukumnya jelas, haram. Dan kelak akan mendapatkan neraka jahannam. “Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka Jahanam, dan dia kekal di dalamnya,dan Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan baginya adzab yang besar.”

Apa yang disebut dalam PP Nomor 61 Tahun 2014, bukanlah menghilangkan nyawa manusia dalam kandungan, karena manusia dikatakan manusia jika sudah memiliki roh, atau sudah ditiupkan roh dari Allah swt. Perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud Rosul saw bersabda, “Sesungguhnya seseorang dari kamu dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama empat puluh hari. Setelah genap empat puluh hari kedua, terbentuklah segumlah darah beku. Ketika genap empat puluh hari ketiga, berubahlah menjadi segumpal daging. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan roh, serta memerintahkan untuk menulis empat perkara, yaitu penentuan rizki, waktu kematian, amal, serta nasibnya, baik yang celaka, maupun yang bahagia.” (Bukhari dan Muslim)

Implikasi hukumnya kemudian terbagi menjadi; pertama, menggugurkan janin sebelum peniupan roh. Ulama berbeda pendapat; 1) hukumnya boleh. Pendapat ini dianut oleh para ulama dari madzhab Hanafi, Syafi’iy, dan Hambali. Tetapi kebolehan ini disyaratkan adanya ijin dari kedua orang tuanya. 2) hukumnya makruh, dan pada waktu peniupan ruh, maka hukumnya menjadi haram. 3) hukumnya haram. Argumennya bahwa mani sudah tertanam dalam rahim dan telah bercampur dengan ovum wanita sehingga siap menerima kehidupan, maka merusak wujud ini adalah tindakan kejahatan. Argumen ini dianut oleh Ahmad Dardir, Imam Ghozali dan Ibnu Jauzi.

Kesemua pendapat itu mensyaratkan hal yang sama, yaitu kemaslahatan, yaitu jika bertujuan untuk kepentingan medis dan terapi serta pengobatan. Dan bukan dilakukan karena alasan yang bukan medis dan melanggar hukum yang berlaku.

Dengan demikian, berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Mas’ud tadi, maka hukum aborsi yang ada pada PP Nomor 61 Tahun 2014 tidak melanggar syariat, karena dilakukan dalam usia maksimal 40 hari, dengan petimbangan kemaslahatan, keselamatan, dan dalam pengawasan medis. Atau dengna kata lain, PP Nomor 61 Tahun 2014 bukan legalitas menghilangkan nyawa.

Dari sisi etika atau kajian baik buruk, diketahui bahwa aborsi dibedakan menjadi dua bentuk; pertama, aborsi kriminalitas, yaitu yang dilakukan dengan sengaja karena suatu alasan dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Dan kedua aborsi legal, yaitu Aborsi yang dilaksanakan dengan sepengetahuan pihak yang berwenang.

Pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahaan, terutama para pelajar dan mahasiswa hari ini sudah sampai batas yang sangat mengkawatirkan. Salah satu sebabnya, adalah hilangnya nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat, ditambah dengan gencarnya mass media yang menawarkan kehidupan glamor, bebas dan serba hedonis

(baca: gaya pacaran yang tak layak ditiru).

Ada 2 juta kasus aborsi yang tercatat dalam statistis BKBN, jumlah yang jauh lebih banyak dari jumlah nyawa manusia yang dibunuh dalam perang manapun dalam sejarah. Dengan demikian, aborsi secara umum merupakan perbuatan keji, tidak berperikemanusiaan dan bertentangan hukum dan ajaran agama.

Legalitas aborsi akan berdampak buruk jika diketahui umum. Secara etika, publik tidak akan memerhatikan efek hukumnya, tapi lebih pada efek kepentingan. Ditambah lagi buruknya penegakan hukum yang ada di negara ini. Semua sama di depan hukum tapi tidak sama di depan aparat hukum. PP nomor 61 tahun 2014 akan berakibat buruk jika tidak dilaksanakan sesuai penjelasan peraturan yang menganjurkan adanya bimbingan dan konseling, pertimbangan terbaik medis, apalagi hanya mengacu pada kesehatan ibu saja.

Kesimpulan saya, bukan salah janin berada dalam perut ibunya, tapi kesalahan pergaulan bebas, dan hal itu tidak boleh diberi ruang lebih atas legalitasnya. PP Nomor 61 Tahun 2014 tidak melanggar syariat, tapi melanggar etika.

Salam bahagia

Tinggalkan Balasan