PNS Terbaik Adalah Guru; Sebuah Autokritik

Seperti diketahui, Pegawai Negeri Sipil (PNS), terbagi menjadi tiga bagian besar; structural, fungsional umum dan fungsional tertentu. Sejatinya, ketiga bagian itu berkerja laiknya PNS seperti yang diharapkan. Namun entah salah siapa, oknum, atasan, atau sistem, PNS kini menjadi sorotan, banyak dibenci namun tetap diburu para pencari kerja. Kelihatan lucu, ditengah sorotan publik terhadap kinerja PNS, kasus-kasus yang menimpa oknum PNS, tetap saja banyak yang rela “mati” demi menjadi dan mendaftar CPNS.

Tak sulit menemukan celah dari PNS ketiga bagian yang sudah disebutkan. Sifatnya masih oknum, namun ada sistem yang bisa membentuk hal tersebut. Kondisi Sosial, kebutuhan ekonomi, sikap masyarakat, aturan yang tidak diimplemetasikan, kemudian terakumulasi mengerucut pada merososotnya kinerja PNS, bahkan lebih jauh lagi, banyak kasus memalukan yang dilakukan oleh oknum PNS. Masih bisakah kita berharap pada PNS? Selalu ada harapan, karena pada sesuatu yang terburuk, pasti ada yang terbaik. Pada PNS yang dianggap rburuk, ada PNS yang terbaik.

“Insya Allah tahun depan, setelah selesai dari tugas, rasanya profesi yang baik bagi saya adalah menjadi guru,” kata Presiden SBY pada acara peringatan Hari Guru Nasional 2013 dan HUT Ke-68 PGRI.SBY

Guru sebagai Pegawai Negeri Sipil masuk dalam bagian pegawai fungsional tertentu. Tak mungkin semua sarjana ingin menjadi Guru PNS, namun andai bisa memilih, jadilah PNS dengan memilih formasi guru. Untuk mendiagnosa PNS terbaik adalah guru, mari kita menggunakan beberapa sorotan publik terhadap PNS secara keseluruhan.

Pertama: Kerja sedikit, gaji banyak. Mungkin ada benarnya, tapi jangan sematkan hal itu pada guru. Guru sering dikritik sebagai pegawai fungsional yang banyak liburnya jika dibanding pegawai struktural PNS lainnya. Bagaimana dengan gaji? Ada guru PNS plus sertifikasi, ada PNS belum sertifikasi, ada honor plus sertifikasi dan honor yang belum sertifikasi. Mari kita ambil yang paling bonafid, guru PNS dan sudah sertifikasi, artinya yang bersangkutan mendapat tambahan tunjangan 2x gaji pokok.

“Enaknya jadi guru, banyak libur” kalimat ini tentu tak asing bagi guru. Pahit, namu enjoy saja dan tak perlu menimpalinya. Pernahkah kita mencoba menghitung dengan baik; dalam 1 tahun guru mendapat libur 2 kali. Pada semester ganjil dan genap, paling lama 2 minggu. Dalam 1 tahun berjumlah 4 minggu atau 28 hari. Sementara PNS di luar guru dalam 1 tahun mendapat jatah libur 52 hari karena mereka hanya bekerja selama 5 hari per minggu, dengan perhitungan 1 tahun = 52 minggu.

Perlu diketahui, bahwa jam kerja guru tidak terbatas hanya di sekolah. Sepulang sekolah guru harus berjibaku dengan mengoreksi evaluasi hasil belajar siswa, membuat perencanaan pembelajaran, RPP, silabus, kisi-kisi, dan puluhan istilah lainnya, apalagi jika terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler. Bandingkan dengan PNS struktural yang bekerja tambahan di luar jam kerja kantor. Golongan III akan mendapatkan Rp. 17. 000 dan uang makan Rp. 27. 000, belum lagi perjalanan dinas, penginapan, dll, berdasarkan Penjelasan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013.

Kedua: PNS mudah korupsi. PNS yang mana dulu? Kejahatan, tidak hanya karena adanya niat, tapi juga kesempatan. Guru sebagai ujung tombak mencerdaskan anak bangsa, meski punya niat untuk korupsi, akan sulit melakukan hal itu, karena tidak didukung kesempatan. Hanya guru yang sekaligus sebagai kepala sekolah yang terbukan kesempatan untuk itu, namun kesempatan itu sangat kecil dan jumlahnya tidak seberapa.

Dana yang bergulir di sekolah secara umum adalah Biaya Operasional Sekolah, Dana Gratis, Dana bantuan Rehabilitasi, dan Dana Alokasi Khusus, dan bantuan lain yang tidak mengikat. Dari keempat dana yang kerap hinggap di sekolah, hanya BOS dan dana gratis yang pasti, dan itu dipengaruhi jumlah siswa plus pemeriksaan yang ketat. Rehabilitasi, DAK, dan bantuan tak mengikat, adalah anggar yang tidak pasti plus pengawasan ekstra ketat.

Sejatinya kita membenci korupsi sekecil apapun, namun jika tuduhan korupsi terhadap PNS over general, mengeneralisasi PNS secara keseluruhan, maka itu keliru. PNS terbaik adalah Guru, karena andai seorang guru punya niat buruk untuk korupsi, kesempatan itu hampir dikatakan tidak ada.

Ketiga: Keturunan PNS sering berbuat ulah. Kembali kita harus menyisakan Guru PNS untuk hal ini. Meski butuh penelitian lebih lanjut, ternyata anak cucu seorang guru, jauh menunjukan kualitas lebih baik daripada PNS selain guru. Untuk hal ini kita lihat dalam konteks umum dan mungkin ada kaitannya, dengan halal haram-nya makanan yang dikonsumsi seorang anak.

Buah yang jatuh tak jauh dari pohonnya. Sedikit gambaran baik seorang anak yang lahir dari keluarga guru. Guru yang baik sedikit banyak akan meng-investo perilaku mengajar kepada peserta didik di sekolah ketika guru berada di rumah. Selain itu keteladanan guru di mata peserta didik, mau tak mau akan diterapkan kepada anaknya saat di rumah. Seburuk-buruknya guru terhadap anak didiknya, akan berbeda dengan anak kandungnya. Asumsi-asumsi inilah yang membuat keturunan seorang guru secara umum lebih berkualitas dibanding PNS selain guru.

PNS terbaik

Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, tanpa tanda bukan berarti tanpa jasa. Jasa yang nyata seorang guru adalah torehan terbaik bagi dirinya sendiri maupun siapa yang dihadapinya. Mari kita membuka mata lebar-lebar, melihat kondisi guru di Negara kita tercinta. Jika guru PNS adalah yang terbaik jika dibandingkan dengan PNS lain, apatah lagi guru non PNS yang keihklasannya semoga membuatnya lebih baik lagi.

Kurang lebih 4,7 juta jumlah PNS seluruh Indonesia, namun sekitar 5 % saja yang dianggap memiliki kompetensi. Penulis pun tidak menemukan, rilis Menpan, Azwar Abu Bakar ini sumbernya dari mana. Yang jelas, sebagai masyarakat, kita masih punya harapan besar setidaknya dari 5 % itu, atau berharap 95 % yang dianggap tidak berkompetensi bisa merubah diri untuk lebih baik. Tiga alasan kenapa PNS terbaik adalah guru, tentu menuai kontroversi, atau mungkin protes dari PNS lain. Semua bisa beropini, tapi faktalah yang membuktikan.

Tinggalkan Balasan