Pemilu, Pemilukada, Pilpres; “Semburan Mani Politik”

Cukup lelah menunggu lembaran-lembaran AU, dan yang paling kutunggu adalah manipulasi data Pemilu sebagai bentuk gagalnya demokrasi. Gejala carut-marutnya Pemilu, Pemilukada, Pilpres, terlihat dari kasus pemalsuan surat MK 2009.

Sepertinya negara gagal menciptakan sistem yang sensitif dan mencegah politisasi pemilu dan Pilkada. Tanda Pemilu, Pemilukada, Pilpres seakan tak kunjung datang. Malah sebaliknya, proses demokrasi seperti sekarang ini menjadi momok dan menghantui. Hasilnya bukan lagi suara hati, tapi hanya suara terbanyak.

Bahaya paling mengerikan adalah gaya mentalitas para pemain/ kontestan dan melebar ke masyarakat. Kini, masyarakat tahu dan sadar bahwa kepentingan para kontestan hanya terjadi di saat menjelang pemilihan. Melalui janji politik yang fiktif, kontestan dan masyarakat sama-sama menjadi pemain dan mengakhirinya dengan transaksi sesaat. Cuek, para kontestan sadar, bahwa cara paling ampuh menaklukan pemilih adalah dengan tunai. Di lain pihak, masyarakat pun berlomba mendapat, memilih kesejahteraan terbanyak dan menggadaikan hak pilih mereka. Klop!

Praktik “mani politik” dengan kenikmatan sesaat itu kemudian bekerja sama meligitimasi kalau hal itu bukan lagi pelanggaran, bahkan dianggap sebagai dinamika politik. Jika melihat fakta Pemilu, Pemilukada, Pilpres, sejak reformasi, kejahatan bersama sudah seperti kabut pekat, hitam tak bercahaya harapan lagi. Tak ada lagi freedom sebagai substansi demokrasi. “Siapa yang bisa menyemburkan “mani”nya dengan tepat dan banyak dialah “pejantan.”

Publik pun kini sadar ketika “semburan mani politik” dan kenikmatan sesaat itu berlalu, perseteruan di wilayah elit hanya kemasan dengan bingkai membela rakyat. Partai dan elitnya semakin menjauh.

Debat politik dalam siaran media, seakan hanya sandiwara dengan diakhiri babak transaksi kepentingan. Itu masih layak disyukuri, masyarakat masih terhibur dengan tontonan menegangkan. Jauh lebih fatal, mereka yang hanya tertidur, hadir untuk tanda tangan, mengundurkan diri seenaknya, jalan-jalan dengan bahasa studi banding, dan tak malu menyandang gelar “wakil rakyat.” Kebanyakan publik hanya bisa menunggu, kapan “mani” itu menyembur lagi, dan mendapat guyuran.

Masih ada yang tak ingin terkena “semburan mani politik” itu. Mereka yang masih punya pola pikir dan tahu, inilah yang akan menghancurkan bangsa ini nantinya. Namun, mereka masih kalah dan sebagian hanya bisa berjuang dengan keputusan menghindar. Ada pula yang menunjukan dengan kampanye “golput juga pilihan.” Partisipasi pemilih dalam setiap ajang pemilu, pemilukada, pilpres dll menjadi bukti akan hal itu.

Ada pula partisipan pemilih pada Pemilu, Pemilukada, Pilpres tidak lagi didasarkan pada platform ideologi sebuah partai kontestan, namun mereka masih percaya dengan kesaktian demokrasi. Partisipan itu hanya menggugurkan kewajibannya sebagai warga negara. Sikap seperti ini, tentu tak berharap banyak dari carut marut demokrasi yang mereka hadapi. Datang, berpartisipasi, namun tidak memberikan suara atau membatalkannya. Datang, berpartisipasi, sekaligus memilih dari anggota keluarganya, apapun ideologinya, bisa menjalankan tugas atau tidak.

pilkada, pemilu pilpres

Dalam situasi parah ini, arah demokrasi dengan sistem one man one vote semakin tidak jelas. Demokrasi hanya menjadi milik elit dari kontestan, dan masyarakat dijadikan others, dan lebih kejam hanya sebagai komuditi. Diperlukan beberapa hal urgen setidaknya mengatasi dan menangkal “semburan mani politik” dan kenikmatan sesaat ini.

Pertama, akses terbuka agar masyarakat wajib mengambil andil dari setiap momen perhelatan demokrasi. Kedua, kontestan dan elit harus berkomitmen secara hukum, dan memberikan pertanggungjawaban ke masyarakat melalui akses poin 1. Ketiga, memberi akses kepada masyarakat menghukumi, pelanggaran komitmen pada poin 2. Keempat, ini yang paling penting; kesadaran bahwa matia akan datang :)…