Open House JK, Awal Pembuktian Penegakan Hukum ?

Semua berharap di hari raya dirayakan tanpa masalah. Harapan sayangnya berbeda dari tindakan yang dilakukan. Perayaan hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1435 H tahun ini misalnya, justru meriah bukan karena takbir, tapi karena suara petasan, dan suara dengung motor memekak telinga. Berlanjut di siang hari, entah berdasar dari mana, perayaan hari fitri, koyak, luka, dengan eforia makan berlebihan, dan malaikat bertanya, “mana hawa nafsumu yang telah engkau latih sebulan penuh Ramadhan?”.

Lain halnya wakil Presiden terpilih versi KPU, saat acara open house hari kedua Idul Fitri, Selasa, 29 Juli, di kediamannya, Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang tewas dan enam orang lainnya mengalami luka-luka akibat berdesakan antri mendapatkan sedekah atau sekedar bersalaman dengan tokoh ‘Sikampongta”. Dialah Hadika, bocah umur 11 tahun siswa kelas VI SD Rappokalling, Makassar. Setelah berdesakan, sang bocah tewas setelah berdesakan dan terinjak massa (baca: betulkah open house ajang silaturrahmi).

Pribadi berpikir, apa yang membuat sosok dermawan putra terbaik Sulawesi memberi sedekah pada H-2 idul Fitri? Memberi sedekah kapanpun bisa meski di hari raya. Namun akan terkesan ganjil karena tradisi sedekah di hari raya jarang dilakukan oleh muslim. Berbeda dengan “angpao” sebagai tradisi memberi hari raya Imlek Tionghoa. Justru dalam Islam memberi dalam bentuk infak, zakat dan sedekah, umum dilakukan pada bulan Ramadhan dengan janji pahala berlipat.

Pencitraan? Pemilihan capres dan cawapres telah selesai. Mungkinkah wujud eforia kegembiraan? Bisa jadi. Setelah penat dalam pertarungan pemilihan Presiden dan wakil Presiden, saatnya bergembira dan tak lupa bersyukur dalam bentuk berbagi. Murni sedekah? Ini juga bisa. Karena pribadi pak JK memang suka memberi. Bahkan penulis beberapa kali merasakan kedermawanan putra Bone ini.

5000 orang massa dalam open house JK itu bukan jumlah sedikit, di bawah kontrol 200 personel aparat tentu tak seimbang. Berarti ada yang salah dalam perhelatan bagi-bagi yang dilakukan. Kondisi ini sontak menjadi petaka bagi ketua PMI ini. Kompasiana bahkan menyediakan kanal khusus artikel tentang kejadian ini.

 

Suasana Open house JK, Sumber : www.tribunnews.com
Suasana Open house JK, Sumber : www.tribunnews.com

Sorotan utama apalagi kalau bukan komitmen pada penegakan hukum seperti yang kerap didengar dalam debat capres. Modusnya adalah salah melaksanakan acara sehingga menyebabkan satu nyawa melayang. Masih teringat kasus Haji Syaiko, pengusaha dari Pasuruan Jawa Timur, yang melakukan pembagian zakat tahun 2008. Ribuan orang datang demi uang Rp. 40.000.- kala itu. Mereka antri, berdesakan, dan 21 orang menjadi korban, mereka tewas di tempat dan di Rumah Sakit.

Kala itu, Ketua Umum Golkar, Jusuf Kalla menyampaikan pernyataan turut berduka kepada keluarga korban, seraya mendoakan keluarga korban. “ …. kesalahan pembagian zakat di Pasuruan yaitu terlalu lama orang berkumpul. Lagi pula waktu pembagian sampai matahari sudah menyengat kulit tubuh.” Katanya juga kala itu.

Itu tahun 6 tahun lalu. JK tak menyangka kalau hal itu pun terjadi padanya. JK membagi sedekah, namun bukan di Mesjid, melainkan di rumahnya. Padahal, kebiasaan berzakat keluarga besar JK adalah membawa sendiri. Dari sini, pribadi melihat acara ini bukan pada adanya pemberian berupa sedekah, tapi tatap muka bersama warga Makassar.

Dari sisi penegakan hukum, komitmen pasangan Jokowi-JK dipaparkan dengan tegas dalam debat, hukum jangan tumpul ke atas tajam ke bawah. Kejadian open house JK jika dilihat ternyata ada kemiripan saat kejadian mengenaskan “Zakat Maut” di Pasuruan, Jawa Timur 2008 lalu.

Kala itu, Ahmad Faruk dijatuhi hukuman tiga tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Kota Pasuruan. Ia terbukti bersalah telah melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, sesuai Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Beranikah aparat untuk sekedar memanggil mantan wapres, mengklarifikasi agar tidak terkesan hukum ini tajam ke bawah? Kita masih menunggu. JK bersalah juga belum pasti, karena tidak menutup kemungkinan kedatangan warga Makassar, berdesakan, bukan karena ada amplopnya, tapi keinginannya bersalaman dengan Cawapres terpilih. Atau bisa juga karena murni kecelekaan, karena ketidakmampuan aparat dengan jumlah tak seimbang. Namun klarifikasi dari JK di depan aparat menjadi penting, di tengah hembusan revolusi mental yang sering didengungkan.

Dilema menulis artikel ini, karena satu sisi saya mengenal JK sebagai sosok baik dan dermawan. Namun penting untuk tidak menjadi pemuja seakan beliau tak mungkin bisa salah. Momen ini akan menarik jika dijadikan pembuktian penegakan hukum tak pandang bulu seperti saat kampanye kemarin.

Salam bahagia

Tinggalkan Balasan