Penyatuan Zakat dan Pajak

Menyambung tulisan saya sebelumnya tentang posisi zakat dan pajak seorang muslim dalam kehidupan bernegara, ada banyak cara ataupun pendapat untuk mewujudkan sebuah keadilan masyarakat dalam konteks kenegaraan.

Berbagai contoh referensi pelaksanaan kebijakan dalam penentuan anggaran belanja negara, dari mulai zaman kepemimpinan Rasulullah saw hingga pada masa sahabat serta kepemimpinan modern dapat dijadikan rujukan bagi penciptaan kesejahteraan negara, terutama menyangkut kemaslahatan penerapan ekonomi Islam dalam negara.

Salah satu persoalan laten dalam konsep ekonomi Islam adalah persoalan dualisme zakat dan pajak yang harus ditunaikan warga negara muslim. Hal ini telah mengandung perdebatan berlarut-larut hampir sepanjang sejarah Islam itu sendiri.

Untuk itu, diperlukan konsep untuk mengintegrasikan zakat dan pajak, sehingga kewajiban seorang muslim terhadap agama dan negara dapat terlaksana secara simultan.

Merujuk kepada kepemimpinan pada masa awal Islam, Rasulullah saw dengan tujuan spiritual etis, mengajak umatnya untuk menunaikan kewajiban pajaknya dengan niat zakat bukan semata-mata sebagai beban yang dipaksakan oleh negara, melainkan sebagai kewajiban yang dihayati dari dalam yang kemudian akan berdampak pada kesucian persoalan bagi pribadi yang melaksanakan.

Bahwa zakat adalah sebuah mekanisme spiritualisasi bermasyarakat melalui pintu masuk yang paling material. Sementara pintu masuk yang paling material dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah pajak, karena tidak ada negara yang bisa hidup tanpa adanya pajak.

Oleh karena itu, Islam mensucikan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan berpolitik melalui zakat sebagai pajak.

Berdasarkan hal tersebut, pemisahan lembaga zakat dan lembaga pajak adalah satu hal yang sesat dan menyesatkan. Karena konsep zakat adalah merupakan konsep pajak yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, tanpa memandang agama serta suku bangsa.

Pada dasarnya, hakekat membayar pajak pada saat ini sama saja dengan membayar zakat, hanya saja tidak disadari. Oleh karena itu, setiap orang yang membayar pajak harus disertai dengan nilai membayar zakat kemudian setelah itu harus melakukan kontrol terhadap negara agar dana tersebut tidak diselewengkan.

Namun dengan mengikuti metode penyatuan pajak dan zakat ini, yang harus digaris bawahi adalah penyaluran pajak sebagai posisi penyaluran zakat. Karena jika pajak dikeluarkan dengan niat zakat, lantas digunakan dengan mekanisme pajak, justru mengundang ketidakadilan yang besar.

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.