Mengungkap Masalah Pendidikan Gratis

Celoteh guru kali ini, khusus mengenai masalah pendidikan gratis. Bahan “jualan” beberapa kompetitor pilkada baik Gubernur maupun Bupati. Ada yang mengatakan, bahwa janji pendidikan gratis dalam kampanye, dimulai oleh salah seorang pasangan calon gubernur dan terbukti manjur, sampai terpilih untuk yang kedua kalinya. Pun oleh pasangan cagub lain, tagline pendidikan gratis tetap dipertahankan sampai pada pertarungannya untuk kedua kalinya, dan cling… sukses.

Kata “gratis” memang cukup sakti untuk menggoda masyarakat, dan bukan tanpa alasan. Di tengah himpitan dan kebutuhan ekonomi yang pastinya tak pernah cukup, semua menjadi masalah jika terkait dengan pengeluaran bajet. Keinginan akan banyaknya simpanan, dicolek dengan pengeluaran, pelak pasti menjadi masalah. Satu hal dari tindakan yang mengurangi masalah, jika hal itu gratis. Senang dengan rumah gratis, pendidikan gratis, kawin, bahkan sunat gratis.

Jika masyarakat cukup cermat, pendidikan gratis sebenarnya tercantum dalam Undang-Undang. Sebut saja Undang-Undang SISDIKNAS nomor 20 tahun 2003 pasal 11 ayat 2, UUD 1945 pada pasal 31 ayat 2, UU Sisdiknas no 20 tahun 2003 Pasal 34 ayat 2, menyebutkan langsung atau menyiratkan bahwa pendidikan dasar biayanya merupakan tanggungjawab pemerintah. Artinya, menjadikannya sebagai jualan kampanye adalah memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat akan bunyi peraturan perundangan. Cerdas…

Setelah lama menunggu, akhirnya masyarakat menikmati janji terlaksananya pendidikan gratis. Pengaruhnya cukup terasa. Ekonomi masyarakat sedikit banyaknya dibantu untuk dialihkan pada keperluan lain. Namun, terlaksananya pendidikan gratis bukan berarti tak memiliki dampak dan masalah baru. Ada beberapa masalah yang timbul, selain yang telah diungkapkan di atas;

Pertama, jumlah dana sekolah penerima dana gratis berdasarkan jumlah siswa pada sekolah tersebut. Jumlah dana yang berbeda itu tentunya berdampak terhadap kegiatan sekolah dari sisi kualitas dan kuantitas. Kegiatan berkualitas dengan sendirinya dilirik oleh orang tua siswa pada saat penerimaan siswa baru. Akibatnya, ketimpangan antara sekolah kecil dengan sekolah terlanjur besar, akan semakin nyata. Sekolah kecil akan makin kecil dan sekolah besar makin besar.

Kedua, pendidikan gratis hanya gratis 100% pada sekolah negeri. Seperti diketahui, bahwa di Indonesia, jumlah sekolah swasta tidak sedikit jumlahnya. Sekolah swasta di kota umumnya berbeda dengan sekolah swasta di daerah (baca: pedesaan). Di perkotaan sekolah swasta mengandalkan kualitas, sehingga penambahan pembayaran tidak menjadi masalah terhadap orang tua siswa. Berbeda dengan di daerah, sekolah swasta umumnya adalah madrasah, yang masih memungut pembayaran. Hal itu lambat laun akan berdampak pada makin kurangnya jumlah siswa pada madrasah dan sekolah lain berbasis swasta.

Ketiga, tak dapat dipungkiri, bahwa uang adalah motivasi, dan mampu memberikan animo. Program pendidikan gratis bermanfaat dari sisi pembiayaan masyarakat, namun mengurangi kesadaran masyarakat akan tanggungjawab pendidikan. Kesalahan memahami tanggungjawab orang tua terhadap pendidikan termasuk pembiayaan, seakan mendapat percikan baru dari pendidikan gratis. “Semua kan gratis, gk usah dipikir anak itu.” Kata ibu tetangga saya.

Keempat, program pendidikan gratis rawan membuka celah korupsi. Untuk hal ini, celoteh saya singkat. Uang, fulus, money broooo….

Hukum alam telah diatur sedemikian rupa oleh yang Maha Kuasa. Dalam suatu rencana dan tindakan, memiliki beberapa tujuan. Pencapaian tujuan, itulah keinginan. Masalah pasti dibarengi dengan keinginan atau harapan. Ketiga masalah pendidikan gratis yang penulis utarakan, tentunya bisa diminimalisir dengan mereview ulang pola pemberian dana gratis bagi sekolah. Prinsipnya sederhana, semua masalah pasti punya jalan keluar. Masalah pendidikan gratis juga demikian.

Tinggalkan Balasan