Melirik Wacana Pemberlakuan GBHN

Sudah lama kita tidak mendengar istilah Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) disurat kabar atau media online. Bagi yang belum tahu, GBHN merupakan singkatan dari Garis Besar Haluan Negara, artinya GBHN ini adalah semacam panduan bagi presiden dalam menjalankan roda pemerintahan. Pemberlakuan GBHN terakhir pada jaman orde baru, sejak jaman reformasi ini sudah tidak terdengar lagi istilah tersebut.

Waktu jaman saya Sekolah Dasar dulu, GBHN bukan hal asing. Tiap menyambut hari kemerdekaan RI di bulan Agustus, prayaan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Kesaktian Pancasila, dan hari besar Nasipnal lainnya, lomba cerdas cermat GBHN selalu diadakan. Pasca refosrmasi, hal seperti ini mulai dihilangkan dan akhirnya tak terdengar lagi.

Beberapa bulan ini muncul wacana pemberlakuan GBHN lagi. Banyak pendapat yang mengatakan GBHN perlu di berlakukan lagi agar presiden memiliki semacam panduan yang jelas dalam menjalankan roda pemerintahan, jadi tidak ada istilah ganti Presiden, ganti kebijakan. Beberapa pendapat yang setuju dengan diberlakukannya GBHN ini antara lain; Capres Hanura Wiranto, dia mengatakan “GBHN harus kembali diberlakukan, sebab tidak adil kalau digantikan konsep Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang dibuat, dikontrol dan dinilai oleh pemerintah sendiri.” Begitu juga dengan Prof. Yusril Ihza Mahendra, mengatakan “Saya setuju soal rencana pengembalian hak MPR untuk menyusun GBHN, itu akan memudahkan jabatan presiden nantinya.”

Namun, pelaksanan pemberlakuan GBHN ini tidaklah mudah, terutama di era saat ini, kenapa ?. Menurut pakar hukum Tata negara Universitas Diponegoro Semarang, Fifiana Isnaeni, mengatakan “Sistemnya sudah berbeda dengan dulu. Kalau mau menerapkan GBHN dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai penyusunnya, harus mengamandemen UUD 1945 lagi.”

Isu ini menarik untuk diperhatikan dan dibahas, karena menjelang Pilpres tahun 2014 ini, bermunculan berita-berita politik yang berusaha menarik simpati publik. Menurut saya, semua orang bebas berpendapat, namun jika ada unsur-unsur politik didalamnya, maka akan sangat rawan menjadi konflik di pemerintahan.

Kesulitan menerapkan kembali GBHN adalah siapa yang akan membuat, siapa yang akan mengawasi. Di jaman Orde baru, GBHN disusun oleh MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) yang merupakan lembaga tertinggi negara, namun sekarang MPR berada satu level dengan Presiden serta DPR. Jika memang nanti GBHN jadi dijalankan, banyak hal yang perlu disusun dulu, mungkin termasuk amandemen UUD 1945. Dengan demikian, pemerintah hanya perlu menjalankan roda pemerintah berdasarkan amanah yang diberikan oleh rakyat, terutama menjalankan janji-janji yang telah diucapkan semasa masa kampanye pemilu yang lalu.

Masalah pemberlakuan GBHN, menurut saya boleh dijadikan acuan asal jelas siapa yang membuat, siapa yang menjalankan, dan yang terpenting siap yang mengawasi. Bukan berarti harus mengamandemen UUD 1945 (karena prosesnya panjang), cukup dengan membuat Undang-Undang yang menaungi GBHN menurut saya sudah cukup, yang penting adalah pada pengawasannya .

Kita sebagai masyarakat awam sebaiknya juga memantau jalannya pemerintahan agar bisa sekaligus mengevaluasi apakah amanah yang sudah diberikan untuk wakil rakyat dan pemimpin yang terpilih sudah menjalankan janji-janji kampanyenya. So, lebih cermatlah saat nanti menentukan caleg anda pada tanggal 9 April 2014.