Mau Sertifikat Tanah Gratis dari Pemerintah? Ikuti Program Ini

Dulu, menerbitkan sertifikat tanah, jangan harap gratis. Masyarakat enggan bukan karena tidak sanggup, tapi sistem yang berbelit belit, dan permainan calo yang kasat mata. Bagaimana dengan sekarang? Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertnahan Nasional (KATR/BPN) melalui program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL), merencanakan menerbitkan sertifikat tanah gratis, gretong coy alias gratis alias tanpa
dipungut biaya. Menarik bukan?

Sebenarnya, program sertifikat tanah gratis bukan hal baru. Program ini sudah dimulai sejak 2017, namun target awalnya 5 juta sertifikat, dan untuk 2018 akan menargetkan 80 juta tanah yang belum bersertifikasi di seluruh Indonesia. Konon, tahun depan menarget 9 juta, seterusnya 10 juta bidang tanah tiap tahun sampai 2025.

Publik tentu bertanya, bagaimana cara mendapatkan sertifikat tanah gratis? Mari kita pahami dulu program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL). Begini syarat PTSL: Pemohon wajib memenuhi syarat sebagai berikut;

  1. Dokumen administrasi kependudukan berupa KTP dan Kartu Keluarga (KK)
  2. Surat tanah, yang bisa berupa Leter C, atau Akta Jual Beli, atau Akta Hibah, atau Berita Acara Kesaksian, atau yang sejenisnya
  3. Tanda batas tanah sudah mendapat persetujuan dari pemilik tanah berbatasan
  4. Bukti setor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh)
  5. Surat permohonan mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL), atau Surat Pernyataan Peserta

Setelah semua dokumen terpenuhi, maka petugas BPN akan melakukan penyuluhan di wilayah desa/ kelurahan masing-masing. Penyuluhan ini diikuti oelh seluruh peserta program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL). Pada tahap itu sekaligus pendataan petugas atas hak kepemilikan tanah. Setelah itu, petugas akan mengukur dan meneliti batas-batas kepemilikan lahan. Dalam tahapan ini, pemohon bisa menunjukan batas saat pengukuran.

Tahapan berikutnya petugas akan meneliti data yuridis serta melakukan pemeriksaan lapangan. Tiga orang anggota BPN dan satu orang petugas desa/kelurahan ini juga akan mencatat sanggahan, kesimpulan, dan meminta keterangan tambahan. Setelah itu tinggal tunggu pengumuman pengesahan maksimal 14 hari setelah semua rampung. Pengumuman
akan ditempel di kantor desa/ kelurahan masing-masing.

Terakhir, tahapan penerbitan dan pemohon akan menerima sertifikat

Tertarik dengan program ini? Silahkan tanyakan lebih detil di kantor desa/ kelurahan Anda

Tinggalkan Balasan