Kurikulum 2013 di Tahun 2014, Trend Dualisme?

Saya masih ingat dengan istilah konvensi yang dimulai dengan konvensi partai Demokrat di Bali ditandai terpilihnya Presiden sekaligus ketua partai. Konvensi lalu marak, menjamur, dan seakan-akan trend istilah itu mengganti istilah lama lainnya. Golkar lalu kisruh terkait melaksanakan konvensi atau tidak. Tak lama berselang, konvensi Ujian Nasional yang oleh banyak pengamat sebagai siasat pemerintah kala itu, dilaksanakan 26-27 September 2013 (baca: keganjilan konvensi Ujian Nasional 2013).

Kini muncul trend baru, dualisme. Karena Koalisi Merah Putih sulit akur dengan Koalisi sebelah, akhirnya DPR pecah. Dualisme DPR adalah sejarah baru dalam kancah perpolitikan di lembaga wakil rakyat RI sepanjang sejarah. Tak lama berselang, muncul dualisme gubernur Jakarta. Front pembela Islam memilih Fahrurrozi sebagai Gubernur pilihan rakyat. Belum berhenti dualisme Gubernur, partai tertua republik ini juga kisruh akibat dualisme kubu. Kubu Abu Rizal dengan kubu Agung Laksono.

Gaung trend dualisme, sepertinya tidak berhenti. Usai rapat, tim evaluasi Kurikulum 2013 menyampaikan hasilnya. Menurut Hamid Hasan, bahwa Kurikulum 2013, hanya akan diterapkan pada sekolah yang menerapkan kurikulum ini sedari awal, yaitu 6.326 sekolah. Sekolah akan didata, dibuatkan mekanisme purwarupa, memenuhi standar dan kriteria tertentu, baru dibolehkan menggunakan Kurikulum 2013. Bagi sekolah yang belum memenuhi kriteria disilahkan menggunakan kurikulum 2006, atau KTSP.

Saya melihat, keputusan ini adalah jalan tengah antara kebijkan pendidikan dan kebijakan politis. Ada tiga opsi terakhir untuk Kurikulum 2013 di bawah kendali Anies Baswedan. Pertama, Kurikulum 2013 diganti total. Kedua, Kurikulum 2013 dilanjutkan meski tak ada evaluasi, di tengah multi tantangan pendidikan yang ada. Dan ketiga, dilanjutkan mesti dengan syarat. Opsi ketiga bagi penulis, adalah jalan tengah yang resiko politisnya paling ringan (baca: kritik atas kurikulum 2013).

Sejak selesai ajang Pemilihan Presiden, kedua kubu yang berseteru belum bisa menunjukan rasa akur. Setiap kebijakan pemerintah, akan diserang oleh fans, pendukung lawan politiknya. Kenaikan harga BBM, kalimat “bukan urusan saya,” sampai pada impor sapi dari Australia, menjadi makanan empuk yang sarat nilai politis. Resiko kebijakan terkait Kurikulum 2013 menunggu. Jika dilanjutkan, faktanya Kurikulum 2013 memang tidak realistis diterapkan, karena kurangnya prasarana, dan sumber daya manusia. Dihentikan atau diganti, maka “ganti Menteri ganti kurikulum,” akan menjadi slogan berbahaya.

Kebijakan hasil evaluasi Kurikulum 2013 yang tidak lebih sebagai jalan tengah mengikuti trend dualisme, bukan berarti tanpa masalah. Setidaknya, ada 3 masalah baru menunggu akbiat dualisme ini. Pertama, anggaran 2,491 Triliun, bisa dikata akan sia-sia, dan pemerintah sekarang membiarkan hal itu. Ini kelihatan kontradiksi dengan ruh dan semangat kenaikan BBM untuk penghematan, pun dengan dengan surat edaran Menpan dan RB nomor 13 tahun 2014, tentang aparatur sipil negara agar hidup hemat. Apa arti saran hidup hemat, kalau membiarkan anggaran hasil kebijakan Kurikulum 2013, sia-sia.

Kedua, jalan tengah kebijakan Kurikulum 2013 meniscayakan dualisme administrasi, dan tindakan. Contoh paling sederhana, Ujian Nasional. Kurikulum mencakup semua standar capaian tujuan pendidikan yang dirumuskan. Antara Kurikulum 2013 dan KTSP, itu berbeda, seperti soal, dan langkah pembuatannya. Akankah dalam pelaksanaan Ujian Nasional nantinya menggunakan Kurikulum 2013 atau KTSP? Atau dualisme lagi? (baca; Jebakan KKM). Apapun jawabannya, akan menyisakan ancaman disintegrasi, karena sekolah yang melaksanakan Kurikulum 2013 sejak awal, adalah sekolah yang lengkap secara sarana dan prasarana, dan itu letaknya di kota.

Ketiga, dualisme Kurikulum 2013 menyisakan tanggapan masyarakat, kalau pendidikan di bawah kendali mantan rektor universitas Paramadina ini, tidak memiliki ketegasan. Ketidaktegasan itu berimplikasi pada praduga, kalau pendidikan sampai hari ini masih uji coba. Ini wajar, karena kesan tidak percaya dengan Kurikulum 2013, ada meski digunakan. Kesan percaya dengan KTSP juga ada, tapi menggunakan Kurikulum 2013.

Kurikulum bukan untuk ajang coba-coba. Nasib peserta didik tanggungjawab semua. (Poto ilustrasi)

Sekejam-kejamnya Hitler, dia tidak pernah punya niat untuk merusak pendidikan. Sehancur-hancurnya Jepang akibat bom atom, hal pertama dan utama yang menjadi target adalah pendidikan. Masyarakat Indonesia yang serba multi mengharuskan kurikulum didesain dengan baik, bukan uji coba dalam cengkraman keraguan, dan bingkai politik.

Saya bermimpi pak Menteri tidak hanya menerima laporan, tapi melihat kondisi guru dan peserta didik yang real. Kesenjangan pendidikan desa dan kota sudah dipisahkan oleh jurang luas menganga. Belum lagi, pengaruh media yang luar biasa besarnya terhadap karakter peserta didik. Kurikulum apapun, harus memperhatikan hal itu. Bukan malah mengikuti trend dualisme.

Salam bahagia …

Tinggalkan Balasan

Pengen Chat?
LihinWhatsApp

Send this to a friend