Kisruh K2; Kementerian Vs Pemerintah Daerah !

Apa yang dikatakan Ryaas Rasyid beberapa tahun lalu, kini terbukti kebenarannya. Bahwa Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, bisa membentuk raja-raja kecil di daerah. Niat awalnya baik, yaitu agar daerah kreatif dalam menangani sumber daya yang dimilikinya, dan mengurus apa apa yang tidak diurus oleh pusat. Fakta berbeda, 10 tahun berjalan elitelisme, otoritarian, raja kecil, tikus, atau apalah istilahnya.

Hal ini diperparah dengan lahirnya Undang Undang Pemilihan Kepala daerah, Gubernur, Bupati maupun Walikota yang dipilih langsung oleh Masyarakat. Otomatis, yang terpilih merasa memiliki kuasa atas nama legitimasi masyarakat daerah pemilihan. Akhirnya, tak bisa dibendung lagi, tumpang tindihnya peraturan antara pusat dan daerah kemudian menghambat sasaran reformasi birokrasi, yakni bersih dari KKN dan politisasi, akuntabel dan kompeten, serta peningkatan pelayanan publik.

Kewenangan Pemerintah Daerah menerima PNS sesuai syarat peraturan bersama tiga kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kementerian Keuangan, pelak menjadi pintu masuk dan lahan baru buruknya sistem pemerintahan di daerah. Tak jarang penerimaan CPNS menjadi iming-iming politis dalam setiap Pemilukada. Walhasil, pungli, korupsi, nepotisme, tak terhindarkan. Siapa yang bisa menggugat? Kementerian? Terlalu jauh (kantornya) dari daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005, membuka harapan honorer yang masuk database sejak 2005 untuk diangkat menjadi CPNS dengan istilah Kategori 2 (K2). Ini lahan basah tentunya. Seperti yang diprediksi, SK siluman bermunculan. Bahkan Kemenpan merilis, database yang ada sejak semula berjumlah hanya 172 ribu peserta K2. Namun, peserta yang mengikuti tes pada tanggal 3 November 2013 membludak hingga lebih dari 600 ribu orang.

Ada yang salah tentunya, sistem atau oknum? Tak ada yang berani saling menyalahkan. Kalau database hanya sekitar 172 ribu orang kemudian melonjak 500 % lebih, kenapa kementerian terkait terkesan diam dan tidak melakukan verifikasi sejak awal. Demikian pula jika melihat dari alur K2, data tambahan itu berasal dari daerah, berarti ada beberapa hal terkait yang menjadi pertanyaan buat Pemerintah Daerah.

Meski tertunda sampai beberapa kali, pengumuman kelulusan peserta K2 akhirnya dirilis di website resmi Kemenpan. Pengumuman itu menyisakan beberapa poin penting sebagai pintu masuk “perang” Kementerian vs Pemerintah Daerah;

Pertama: peserta yang namanya tercantum, tersenyum sekaligus was-was. 1001 macam pertanyaan beredar di kepala masing-masing. Mungkinkah, kapan, kenapa, bagaimana, pemberkasan pengusulan NIP dimulai, ditengah masih banyaknya peserta Kategori 1 yang sampai sekarang belum menerima SK CPNS sekalipun. Belum ada yang berani merayakan dengan syukuran dan sejenisnya. Bahkan ke BKDD sekalipun, jawaban yang diharapkan tak kunjung didapatkan.

Kedua: kalau peserta yang dinyatakan lulus saja masih was-was, apatah lagi yang tidak lulus. Kecewa bercampur dengan amarah. Mereka yang telah mengabdi puluhan tahun, akhirnya harus gigit jari melihat senyum cemerlang mereka yang namanya terpampang, padahal baru bekerja “kemaren”. Beberapa forum tenaga honorer mengancam dan melakukan demo. Isu akan adanya pengumuman susulan, cukup bisa meredam amarah mereka, meski sebenarnya itu hanyalah isu.

Apa mau dikata, data peserta ujian K2, sudah salah dari awal. “Apakah kalau kesalahan itu terjadi di daerah, maka pemerintah pusat juga yang harus menanggung kesalahan ini ? Janganlah kami ini dijadikan keranjang sampah, tempat untuk melempar kesalahan yang dilakukan pihak lain,” kata Menpan, Azwar Abubakar.

Ketiga: ada gejala beberapa Pemerintah Daerah seakan tidak terima dengan hasil pengumuman K2. Dengan alasan formalitas administrasi, menganggap hasil pengumuman K2 yang dirilis website resmi kemenpan sebagai pengumuman yang tidak resmi. Bupati Jeneponto, misalnya, mengatakan kalau pengumuman K2 yang ada di internet itu belum resmi Karena belum ada surat dari Menpan. “Berapa kali saya bilang surat dari BKN dan Menpan belum masuk Ke Pemkab, jadi masalah K2 saya anggap itu pengumuman tidak Jelas atau tidak resmi”. Tegasnya.

Dari tiga poin di atas, skema gejolak yang mengarah kepada benturan antara Kementerian dalam hal ini Kemenpan vs Pemerintah Daerah terbuka lebar. Para peserta yang dinyatakan lulus, tentu sangat tidak berharap ada pengumuman baru yang membuka peluang adanya nama baru dan mengganti nama lama. Sisi lain, mereka yang tidak lulus, pastinya selalu berharap ada pengumuman baru atau pengumuman susulan yang memberi secercah harapan bisa menjadi abdi Negara.

Pemilu sudah dekat, dan pemilukada beberapa daerah baru saja berlalu. Pribadi khawatir, jika salah satu jualan politis dalam dua suksesi itu adalah meluluskan seseorang menjadi CPNS melalui jalur K2. Raja-raja kecil memiliki kuasa atas hal itu. Tapi apakah memiliki kewenangan sesuai dengan praturan perundangan? Di pihak lain, kementerian terkait berusaha menciptakan pemerintahan bersih bermartabat, tanpa ingin mencederai hasil demokrasi yang ada di daerah.

Sepertinya tim verifikasi pusat, harus turun langsung ke lapangan mengantisipasi upaya tindak lanjut pengumuman K2, agar berjalan mulus. Tercatat lebih dari 130-an Bupati yang tersandung kasus, baik kasus korupsi, kekerasan, dan kasus lain. Tak perlu ada daftar susulan untuk itu, karena masyarakat rindu pemerintahan yang bersih. Pemerintahan yang bersih, tentu bersumber dari perekrutan yang bersih pula.

 

Tinggalkan Balasan