Kisah Pungli Tunjangan Fungsional Guru

Sudah lima kali sejak ditetapkan sebagai guru yang berhak menerima tunjangan fungsional. Saya sebenarnya memendam kejengkelan saya untuk tidak menceritakan hal ini meski dalam bentuk tulisan. Apa yang dikatakan oleh banyak guru bahwa pungutan liar terhadap guru sudah menjadi rahasia umum sebenarnya benar. Sampai kapan?. Saya berharap dari pembaca minimal mendoakan agar kejadian ini tidak terulang lagi. Semoga hal ini terjadi di kecamatan saya, dan tidak untuk daerah lain.

Jumat kemaren, tidak seperti biasa saya menunda ke kota mengisi hari libur. Seorang rekan menginformasikan kalau pencairan dan fungsional guru untuk guru non-sertifikasi akan dilakukan pada hari sabtu. “Alhamdulillah, akhirnya cair juga.” Sambil menutup muka, ekspresi temanku tak tertahan. Wajar, ternyata bukan hanya tunjangan sertifikasi guru yang macet mandek, tunjangan fungsional guru juga demikian. Memasuki bulan November 2013, pencairan dana fungsional guru terhitung baru dua kali, artinya masih ada 6 bulan yang belum terbayarkan.

Seperti yang dijadwalkan, tunjangan fungsional guru akan diterima di kantor UPTD kecamatan jam pulang sekolah. Sepulang sekolah, tanpa singgah di rumah, saya pun dengan riang langsung ke UPTD. Di sana ternyata sudah berkumpul ratusan guru non-sertifikasi, baik sekolah dasar maupun sekolah menengah. Tak lama berselang, pegawai Kabupaten yang bertugas membawa dana dimaksud datang. Dengan antri kami menunggu tak sabar nama disebut satu persatu.

“Masuk pintu satu keluar pintu dua.” Kalimat berupa teriakan itu senantiasa terdengar di telingaku, meski awalnya tak kugubris. Selesai menerima Rp. 711.000, saya pun bergegas meninggalkan ruangan. “Lewat pintu dua pak!”. Terheran saya menuruti petunjuk pegawai yang kemudian saya ketahui berinisial “Y”, dan merubah arah ke pintu yang ditunjukan. Pintu yang dimaksud menuju ke sebuah ruangan yang di dalamnya duduk beberapa orang, salah satunya adalah ibu kepala UPTD.

“Tolong sumbangan 50 ribu.” Kata ibu paruh baya itu kepada guru perempuan di depan saya. Tanpa tanya, tanpa kata, guru depan saya menarik selembar uang 50 ribuan dan menyodorkannya. Oleh si Ibu, uang di taruh di tumpukan uang 50 ribuan lain yang saya yakini adalah hasil “sumbangan” guru sebelumnya.

“Maaf bu, sumbangan ini untuk apa?”. Tanyaku ketika giliranku tiba.

“Untuk acara PGRI Senin nanti.” Jawabnya tanpa menatapku sedikitpun.

“Boleh saya minta kwitansi?”. Tanyaku lagi.

“Ini sumbangan biasa, tidak pakai kwitansi.” Jawabnya lagi.

“Kalau sumbangan, saya sudah bu.” Jawabku sembari berlalu pergi tanpa menoleh ke belakang lagi. Dalam pikiran saya, 1) kalau itu sumbangan kenapa mesti dipatok sekian ribu. 2) Kalau itu untuk acara PGRI, mestinya melalui rapat dan surat resmi kelembagaan. 3) Hal ini sudah terjadi setiap pencairan tunjangan fungsional guru di tempat saya, meski dengan cara berbeda.

Sore saya bertemu dengan orang kepercayaan UPTD dan iseng menanyakan jumlah sumbangan yang berhasil ditarik dari guru penerima tunjangan fungsional tadi. Dan jawabannya sangat fantastis, lebih dari 10 juta rupiah.

Seperti dalam paragraph awal, tulisan ini hanya mengharap doa dari pembaca agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi, atau para pelaku sadar. Kenapa tidak melapor?. Tentu pertanyaan ini terpancing muncul dalam pikiran pembaca. Jawaban saya, mau melapor ke mana?. Ini berjamaah. Tak ada tumpuan guru lagi setidaknya untuk hari ini. Mari…