Ketika Sertifikasi Guru Menjadi Intimidasi Psikologis

Jam 10 lewat, tanda waktu istirahat terdengar. Di ruang dewan guru, waktu istirahat ternyata menjadi waktu tepat mengurus administrasi sertifikasi guru per-triwulan. Mengherankan, saat semua sistem online, toh masalah sertifikasi guru cukup membuat ribet para guru dari sisi administrasi. Kelihatan sepele, hanya masalah copy ijazah terakhir, SK terakhir yang belum dilegalisir, cukup membuat ruang 10 x 5 menjadi gaduh.

Seorang siswa datang menghadap. Sepertinya siswa itu sedikit bermasalah dan diminta datang menemui wali kelasnya. Apa daya, wali kelasnya juga sibuk seperti yang lain. “Besok saja yah. Intinya lain kali jangan begitu!!”. Tegas guru berwajah keibuan itu yang membuat sang siswa sedikit cemberut dan terlihat heran.

Lain lagi dengan kawan saya yang seorang guru di SMP, dia akan diangkat menjadi kepala sekolah di SMA. Dia menolak, alasannya sederhana, “kalau saya ke SMA, sertifikasi saya dicabut, butuh waktu, ini itu, untuk bisa dapat sertifikasi lagi”, katanya.

Itulah sebagian dari cerita sertifikasi guru di tengah perilaku konsumerisme yang tak terbendung. Perilaku guru konsumtif adalah wajar sebagai manusia, tapi jika berlebihan, dan menjadi pandangan hidup, itulah yang diistilahkan dengan konsumerisme. Bisa jadi fakta ini adalah momen “balas dendam” setelah sekian lama menjadi pahlawan yang betul-betul tanpa tanda jasa. (baca: di balik sertifikasi guru yang mensejahterakan)

Guru hari ini bisa mernafas lega terkhusus yang mendapat tunjangan sertifikasi. Banyak, guru yang sudah berstatus PNS lalu menghabiskan gaji PNS-nya untuk kredit bank, dan rejeki dari kucuran sertifikasi guru kemudian bisa beli ini dan itu. Sifat serakah dengan mudahnya mucul di hati manusia. Namun itulah manusia, rasa cukup tidak berasal dari berapa yang masuk, tapi bagaimana cara pandang kita terhadap yang masuk dan keluar itu.

Tambahan finansial dari sertifikasi guru memengaruhi tingkah laku sesuai dengan keinginan dari pelaku. Sertifikasi lambat laun menjadi kebutuhan primer. Apapun yang hadir sebagai ancaman terhadap kebutuhan primer akan dianggap sebagai intimidasi.

Peter Randall mengatakan intimidasi adalah maksud yang disengaja untuk mengakibatkan tekanan kepada orang lain secara fisik dan psikologis. Bahwa kunci utama dari pengertian intimidasi ini terletak pada penyalahgunaan secara sistematis dari ketidakseimbangan kekuatan. dengan kondisi ini, maka sertifikasi guru menjadi intimidasi psikologis.

Amanat Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen khususnya pasal 35 ayat 2 yang menyatakan bahwa beban mengajar guru adalah minimal 24 dan maksimal 40 jam tatap muka perpekan. Bisa jadi, system ini sudah dikalkulasi dengan baik oleh para pembuat UU di DPR sana yang mungkin tidak pernah menjadi Guru. Pasal 62 ayat 2 menyebutkan bahwa guru yang tidak bisa memenuhi kewajiban beban mengajar minimal 24 jam tatap muka perminggu dihilangkan haknya untuk memperoleh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, subsidi tunjangan fungsional dan maslahat tambahan.

Pada awal pemberlakuan sertifikasi guru, untuk memenuhi syarat UU, guru dibolehkan mengajar lebih dari satu mata pelajaran untuk mencukupi syarat dan mendapat uang sertifikasi. Seperti guru Agama karena dalam seminggu cuma bisa mengajar 12 jam pelajaran, maka untuk mencukupi 24 jam, 12 jam kekurangan boleh mengajar mata pelajaran lain. Namun, pemerintah membuat aturan baru, bahwa guru penerima uang sertifikasi sekarang diharuskan hanya boleh mengajar satu mata pelajaran minimal 24 jam penuh, tidak boleh nyambi mata pelajaran lain.

Di sinilah awal sertifikasi guru menjadi intimidasi psikologis. Banyak hal yang memengaruhi kewajiban 24 jam mengajar perpekan itu. Jumlah siswa, jumlah rombel, dan jumlah guru. Belum lagi jumlah siswa baru pertahun yang senantiasa mengalami fluktuasi. Guru pun resah, apa daya gaji sudah di bank (bagi yang PNS). Tak ada jalan lain, penghasilan untuk kehidupan sehari-hari yang ditalangi oleh sertifikasi harus dipertahankan. Sertifikasi kini menjadi primer.

Guru yang banyak disebut sudah sejahtera ternyata tertekan, tertekan oleh system sertifikasi guru itu sendiri. Memang pemerintah dalam hal ini Kementrian Pendidikan mengeluarkan aturan yang membolehkan bagi guru sertifikasi yang tidak mencukupi 24 jam di sekolah dimana dia mengajar, boleh ke sekolah lain mengajar untuk menutup kekurangan tersebut. Tapi itupun tak efektif.

Apa lacur, agar lepas dari intimidasi, Guru akhirnya tidak fokus, dan konsentrasi terbagi. Jika jarak antar sekolah dekat, mungkin lebih mudah. Namun jika jarak menghabiskan waktu satu jam dua jam, kongkalikong sulit dihindarkan.

Banyak guru melakukan pertukaran. Guru Bahasa Indonesia di sekolah A kekurangan jam, namun di sekolah itu kelebihan jam IPS. Sedangkan guru IPS di sekolah B kekurangan jam IPS tapi di sekolah itu kelebihan jam Bahasa Indonesia. Akhirnya solusi cerdas muncul meski bertentangan dengan system. Tak perlu capek bolak balik. A tetap mengajar atas nama B, B mengajar atas nama A tentu dengan bertukaran mata pelajaran.(baca: masalah guru bersertifikasi)

“Silahkan berlaku jahat, tapi jangan rusak pendidikan”, konon ini dikatakan oleh Adolf Hitler, entah. System sertifikasi guru yang menjadi intimidasi psikologis harus segera diubah. Pertama, dasar hadirnya sertifikasi guru sebagai “hadiah” guru profesional yang dibuktikan dengan sertifikat, harus dikembalikan. Profesionalisme guru, itulah syarat utama guru penerima sertifikasi. Sangat tidak relevan, jika tidak memenuhi syarat 24 jam perpekan lalu hak sebagai guru profesional juga hilang.

sertifikasi guru

Kedua, peningkatan kualitas guru harus betul-betul menjadi prioritas. 20 persen APBN untuk pendidikan yang prioritasnya untuk peningkatan kualitas guru jangan diplintir ke hal lain. Atas nama menghabiskan anggaran lalu membuat program ini dan itu yang akhirnya tidak memiliki relevansi terhadap peningkatan pendidikan.

Ketiga, pemberlakuan jumlah jam mengajar tidak bersifat nasional, tapi berdasarkan kondisi daerah, sekolah, atau bisa juga berdasarkan jumlah siswa. Guru A dan guru B mengajar sama 24 jam perpekan, namun guru A menghadapi 40 siswa per-rombel sedangkan guru B hanya 20 siswa per-rombel, tentu efektifitasnya berbeda. Padahal, mendidik tidak hanya terkait dengan tatap muka, ada penilaian dll.

Dan terakhir semoga para guru dilibatkan dalam pembuatan regulasi terkait pendidikan. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada para pembuat UU di sana, yang paling tahu kondisi pendidikan adalah guru, maka tak elok, saat membuat regulasi terkait pendidikan, guru hanya menjadi pelengkap.

Tinggalkan Balasan