Kesaktian Corby

Definisi sakti adalah mampu (kuasa) berbuat sesuatu yang melampaui kodrat alam. Untuk bahasan ini, kesaktian corby penulis batasi sebagai mampu (kuasa) berbuat sesuatu yang melampaui kebiasaan yang dialami oleh narapidana kasus narkoba lainnya. Asumsi penekanannya pada kata mampu (kuasa) berbuat sesuatu.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan grasi atau pengurangan masa tahanan kepada terdakwa kasus narkoba asal Australia, Schapelle Leigh Corby dalam Surat Keputusan Nomor 22/G/2012 pada 15 Mei. Pemberian grasi lima tahun dari total vonis penjara selama 20 tahun, kepada Corby, menjadikan berita ini paling diganrungi oleh media seperti yang dirilis DEPKOMINFO dalam ulasan berita utama media tanggal 24 Mei 2012. Kebanyakan media menampilkan kecaman di tengah keseriusan pemerintah “mengajak” masyarakat memerangi narkoba. “No say to drugs”. Demikian kalimat dari poster besar usang di kamar teman penulis.

Bagi penulis, ada beberapa point dari kemampuan “sakti” Corby yang menimbulkan efek berbeda dengan narapidana kasus narkoba lain.

Kasus Corby Menjadi Alat Barter

Meski masih berupa harapan, beberapa pihak termasuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin mengatakan, grasi terhadap Schapelle Leigh Corby, berimbas kepada peringanan hukuman terhadap warga negara Indonesia (WNI) di Australia, menjadi isu yang menimbulkan tanda tanya besar. Bentuk pemberian grasi adalah diplomasi yang dapat membuahkan hasil yang sama di Australia, tempat ratusan WNI sedang menjalani hukuman berat di penjara-penjara Australia. Menteri bahkan mengharapkan pemerintah Australia bisa membalasnya dengan mengurangi hukuman anak-anak Indonesia yang ditahan di sana.

Undang-undang PBB tentang pengedaran narkoba jelas menegaskan hal barter terhadap kasus narkoba sebagai pelanggaran. Namun, terlepas harapan beberapa orang termasuk pak Menteri itu benar atau tidak, Corby telah menunjukan kesaktian dirinya, seorang wanita, melakukan kesalahan dengan membawa ganja di negara lain, malah menjadikan dirinya sebagai alat barter.

Kasus Corby Menjadi Isu Politik

Kompas 26 Mei 2012 merilis tulisan Hikmahanto Juwana ; Guru Besar Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. Kasus Corby telah menjadi isu publik di Australia. Warga Australia merasa bahwa Corby tidak seharusnya mendapat hukuman dan menjalaninya di Indonesia. karenanya pemilu negeri kangooro menjadikan isu Corby untuk mendapat suara dari rakyat, partai politik biasanya menjanjikan upaya bagi pengembalian Corby.

Siapa pun yang menjadi perdana menteri di Australia akan berkonsentrasi mengembalikan Corby ke Australia. Itu sebabnya Pemerintah Australia kerap menekan Indonesia agar Corby bisa kembali ke Australia. Salah satu bentuk tekanan itu: berulang kali meminta Indonesia agar mengadakan perjanjian pemindahan narapidana, transfer of sentenced person.

Apa yang dilakukan Australia dalam usahanya mengembalikan Corby adalah wajar dan dapat dimengerti karena setiap negara mempunyai kewajiban melindungi warga negaranya. Justru sikap Pemerintah Indonesia yang mengabulkan permohonan grasi bagi Corby oleh publik dianggap tidak sejajar dengan perlindungan.

Alangkah saktinya si Corby

Membuat pejabat “gagap” hukum

Permohonan grasi Schapelle Corby yang dikabulkan presiden karena pertimbangan jenis narkoba yang dibawa Corby adalah ganja dan tidak termasuk jenis pelanggaran hukum yang berat. Bahkan, beberapa negara di dunia tidak menganggap membawa atau mengkonsumsi ganja sebagai bagian dari tindak pidana. Banyak perkembangan di dunia yang melatarbelakangi keputusan itu. Di berbagai negara di dunia, tidak menerapkan hukuman yang keras untuk produk narkoba jenis ganja.

Demikian ungkapan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin yang dirilis di berbagai media. Namun, Amir menegaskan peraturan di berbagai negara itu tidak mempengaruhi kedaulatan hukum Indonesia.

Pernyataan ini justru menimbulkan pertanyaan baru, undang-undang atau peraturan mana yang menyatakan produk narkoba jenis ganja bukan bentuk pidana berat, bahkan bukan bentuk tindak pidana. Pasalnya,ketika dari luar negeri mau masuk ke Indonesia, selalu ada peringatan dari pramugari bahwa Indonesia adalah negara yang melarang keras, dan akan menjatuhkan hukuman yang sangat berat terhadap segala macam bentuk perdagangan dan penggunaan narkoba.

Ketidakkonsisten juga semakin jelas dan kontradiksi dengan kebijakan yang pernah dibuat, yakni pengetatan remisi, asimilasi, dan bebas bersyarat terhadap narapidana koruptor, narkoba, dan terorisme, dan kejahatan transnasional sebagaimana diatur PP Nomor 28/2006

Grasi kepada narapidana narkoba yang pertamakali terjadi dalam sejarah hukum Indonesia, jelas-jelas bertentangan dengan kebijakan pengetatan remisi, asimilasi, dan bebas bersyarat yang diadakan oleh Kementerian Hukum dan HAM ini. Seharusnya, mereka menyikapi secara profesional dengan apa yang dilakukan atasannya itu. Bukan malah membela dengan memberi argumen-argumen lemah, atau dilemahkan dengan kesaktian Corby

Kini nasi telah jadi bubur. Grasi telah diberikan dan tidak mungkin dicabut. Untuk meredakan pro dan kontra, dan luapan pertanyaan masyarakat, semestinya pemerintah melakukan beberapa hal, diantaranya; memberi alasan secara terbuka mengapa grasi diberikan kepada Corby. Tentu alasan ini harus kuat dan meyakinkan. Pemerintah harus lebih berkomitmen dalam memberikan pemberantasan korupsi, narkotika, terorisme dan kejahatan transnasional sebagaimana diatur PP Nomor 28/2006. Pemberian grasi bukan menjadi alasan pemerintah ternyata lemah terhadap pemberantasan narkoba.

Dua alasan di atas tentunya selain memberikan jawaban atas keresahan masyarakat dari grasi yang diberikan, juga dinilai penulis mampu mengalahkan kesaktian Corby.

2 Comments

  1. Sholihin (@zholieh)ReplyMei 27, 2012 at 02:09 

    Mungkin alasan Corby mendapat grasi dari presiden hanyalah SBY dan Gusti Allah saja yang tahu 😀

    • MushlihinReplyMei 27, 2012 at 11:24 

      itu pasti…dan mungkin karena dia sakti… 😀

Tinggalkan Balasan