Guru Honorer Salah Siapa?

Guru honorer secara umum ada dua bentuk; ada guru honorer yang bekerja di sekolah swasta, dan guru honorer ini umumnya tidak memiliki banyak masalah dengan pemerintah. Ada juga guru honorer yang mengajar di sekolah negeri. Guru honorer inilah yang akan kita lihat dalam artikel ini.

Kenapa sih guru honorer mesti ada? Ini salah siapa? Emang guru honorer adalah sebuah masalah? Pertanyaan ini melahirkan jawaban beragam. Setidaknya ada tiga jawaban. Jawaban pro pemerintah, jawaban oposisi, dan jawaban apatis terserah gak urus.

“Guru honorer hadir sebagai langkah antisipatif pemerintah menutupi kekurangan guru yang diangkat di berbagai daerah.” Kata pro pemerintah.

“Ah itu cuma alasan menutupi kalau pemerintah tak mampu menyediakan lapangan pekerjaan. Pemerintah tak memiliki data akurat sehingga membuka jurusan pendidikan selebar-lebarnya, tanpa memperhitungkan berapa jumlah kebutuhan guru setelah mereka lulus.” Kata mereka yang oposisi.

Masalah guru honorer kian lama makin melebar. Mulai dari perekrutan, penggajian, proses kerja dan mutu yang dihasilkan.

Dulu saya memiliki empat teman yang baru saja sarjana. Yang pertama memilih menjadi guru honorer karena merasa malu tidak mempunyai pekerjaan, yah minimal guru honorer adalah jawaban ketika ada yang bertanya, “kerjanya apa?”

Sarjana yang kedua memilih menjadi guru honorer karena alasan mengisi waktu. Dia pekerja internet yang rutinitasnya malam hari, siangnya dimanfaatkan mengajar, jadilah dia guru honorer.

Sarjana ketiga memilih menjadi guru honorer karena bercita-cita menjadi PNS. Dengar-dengar kalau sudah puluhan tahun mengabdi jadi guru honorer, maka mereka akan diprioritaskan menjadi CPNS.

Sarjana keempat memilih menjadi guru honorer, karena alasan yang paling klise dan sulit saya percayai. “dia ingin mengabdi.” Katanya.

Melihat jumlah guru honorer yang makin hari makin bertambah, sepertinya kebanyakan yang menjadi guru honorer bukan lagi seperti sarjana yang keempat tadi. Kebanyakan, mereka memilih seperti pilihan sarjana pertama dan ketiga; sebagai jawaban pertanyaan kerja apa dan cita-cita menjadi PNS.

Apakah ini sebuah masalah? Iya. Karena ada pola pikir menggurita yang keliru. Memilih guru sebagai sebuah pekerjaan (untuk penghasilan duniawi), itu salah alamat. Penghasilan guru honorer akan cukup jika dibarengi kesabaran tinggi akan kebutuhan yang makin tak terjangkau.

Bayangkan, guru honorer rata-rata digaji 300 ribu sebulan dan diterima per triwulan. Maka kalkulasi matematis, guru tersebut hanya bisa belanja 10 ribu perhari tak boleh lebih dari itu.

Guru yang sudah lama mengabdi akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, itu juga pemahaman keliru. Tak ada aturan menyebutkan hal itu. Pemerintah memprioritaskan guru honorer untuk diangkat menjadi PNS dengan pertimbangan pengalaman kerja, dan sisi kemanusiaan saja.

Sangat aneh jika guru honorer menuntut pemerintah untuk mengangkat mereka menjadi CPNS. Dasarnya apa? Itulah sebabnya, pengangkatan CPNS yang berasal dari guru honorer juga memerlukan ujian.

Pengangkatan juga tak mungkin sekaligus. Itulah sebabnya lahir kategori-kategori, satu, dua dan tiga.

Anggapan bahwa pegawai negeri sipil adalah pekerjaan yang paling menjamin, adalah biangnya. Ditambah lagi, tak ada data yang jelas mengenai kebutuhan tenaga kependidikan yan gmenjadi dasar jumlah penerimaan mahasiswa jurusan pendidikan di kampus-kampus.

Ratusan ribu sarjana pendidikan ditelorkan perguruan tinggi setiap tahun. Akan kemana para alumni pendidikan itu? Guru bukan satu-satunya pekerjaan untuk mereka, sayangnya pandangan kebanyakan dari mereka adalah akan menjadi guru.

Nasi telah menjadi bubur. Di satu sisi banyak sekolah kekurangan guru, di sisi lain banyak sekolah yang kebanjiran guru honorer. Ada kata “terlanjur” dalam kondisi seperti saat ini.

Semua masalah pasti punya solusi. Pertama, perguruan tinggi tidak diperkenankan membuka jurusan pendidikan guru yang membludak hanya pada satu bidang studi saja. Faktanya, jika dibandingkan, guru jurusan pendidikan agama Islam jauh lebih banyak dibandingkan jurusan guru pendidikan IT misalnya.

Jurusan yang dibuka di perguruan tinggi tahun ini harus berdasarkan data perkiraan kebutuhan guru empat tahun ke depan atau kisaran mahasiswa sudah menyelesaikan studinya. Karena penumpukan sarjana guru inilah yang menyebabkan penumpukan guru honorer kemudian hari.

Kedua, penerimaan guru honorer yang selektif sesuai kebutuhan. Guru honorer jangan lagi semau gue, diterima karena dekat dengan kepala sekolah atau hal lain, jauh dari pertimbangan kebutuhan dan kemampuan guru yang akan diterima.

Jika dalam satu sekolah membutuhkan guru PKn, maka seleksi guru honorer PKn yang dilakukan. Kalau toh, hasil seleksi tidak memenuhi standar, maka sekolah harus menahan diri sampai standarisasi terpenuhi.

Ketiga, menegaskan kembali bahwa guru honorer bukanlah sebuah kepastian diangkat menjadi CPNS. Ini pahit dan sedikit tidak manusiawi. Namun, lebih tidak manusiawi lagi jika mereka telah menjadi guru honorer puluhan tahun lalu tidak ada penghargaan baginya.

Keempat, mengangkat guru honorer yang murni menjadi guru karena alasan pengabdian. Sangat mudah menilai hal ini. Tujuannya sederhana, untuk mengikis penumpukan guru honorer yang sudah ada saat ini, sembari melaksanakan poin satu sampai tiga sebelumnya.

Terakhir melalui artikel ini, diperlukan sikap lapang dada dan kesadaran yang tinggi untuk perbaikan. Bahwa masalah guru honorer bukan masalah kecil. Mengingat kebutuhan APBN bukan semata-mata menggaji pegawai.

Tinggalkan Balasan