Grasi Kepada Corby; Kesalahan Memaknai “Kemanusiaan”

Pemberian grasi kepada terpidana kasus narkotika Schapelle Corby gembong narkoba yang ditangkap saat membawa ganja seberat empat kilogram di Bandara Ngurah Rai, Denpasar, Bali, pada Oktober 2004, memunculkan pro dan kontra.

Ruhut Sitompul yang selama ini mengacungkan jempol terhadap Presiden pujaannya, justru mengecam, “Saya sangat yakin, pribadi Pak SBY tidak mungkin bisa diintervensi baik dari dalam maupun luar negeri. Saya rasa tidak pantas (Corby dapat grasi). Karena itu saya mengecam,” tegas Ketua Kominfo DPP Partai Demokrat ini.

Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah mengatakan pemberian grasi kepada Schapelle Corby tidak terkait kesepakatan kompensasi apapun atas kasus hukum WNI di Australia. Menurutnya, pemberian grasi tersebut telah dipertimbangkan oleh Presiden dan berdasarkan atas sejumlah hal termasuk alasan kemanusiaan.

Kewenangan Presiden memberikan Grasi Kepada Corby memang merupakan bagian dari hak Presiden yang diatur dalam UUD 1945 dan juga UU No 22 Tahun 2002 tentang Pemberian Grasi. Namun, ada beberapa spekulasi alasan pemberian grasi dari presiden ini.

Walau dalam aturan dan etika hukum, kita tak memiliki sistem barter, namun bila kelonggaran terhadap Corby diberikan, semestinya sikap pemerintah harus dibalas oleh pemerintah Australia dalam memperlakukan nelayan-nelayan Indonesia yang ditahan dan akan diadili di sana.

Lalu, apa untungnya Pemerintah Indonesia memberikan grasi kepada Corby sampai lima tahun?. Apakah Presiden SBY diintervensi oleh pihak baik dari dalam atau luar negeri, dalam pemberian grasi terhadap terpidana kasus narkotika asal Australia ini?.

Pernyataan yang paling resmi mengatakan, pemberian grasi bagi Schapelle Leigh Corby didasarkan alasan kemanusiaan. Karenanya, langkah tidak didasarkan atas pertukaran dan kesemana-menaan. Aspek kemanusian tersebut, terdiri dari perilaku baik Corby selama di penjara.

Aspek kemanusiaan?. Penulis akan sedikit mengulasnya.

Sesuatu yang membuat “manusia” dikatakan dan menjadi manusia, bukan hanya beberapa sifat atau kegiatan yang ada padanya, melainkan suatu keseluruhan susunan sebagai sifat-sifat dan kegiatan-kegiatan yang khusus dimiliki manusia saja yaitu fitrah. Fitrah membuat manusia berkeinginan suci dan secara haq cenderung kepada kebenaran (Hanief).

Alasan kemanusiaan terhadap Corby berarti “dlamier” atau bisikan hati nurani dari pancaran keinginan pada kebaikan, kesucian dan kebenaran. Karena tujuan hidup manusia ialah kebenaran yang mutlak atau kebenaran yang terakhir, yaitu Tuhan Yang Maha Esa.

Fitrah merupakan bentuk keseluruhan tentang diri manusia yang secara asasi dan prinsipil membedakannya dari mahluk-mahluk yang lain. Hidup fitrah ialah bekerja secara ikhlas yang memancarkan dari hati nurani yang hanief atau suci. Sebagai contoh, andai juru bicara presiden tidak jujur, maka pada hakikatnya dia sudah mengingkari fitrahnya yang hanief.

Jika fitrah dan rasa kemanusiaan adalah semua yang terkait dengan susunan yang dimiliki manusia, layakkah memberikan ampunan kepada gembong pengedar narkoba?. Bukankah narkoba adalah bahaya nasional?. Atau mungkin inilah sebabnya kenapa BNN adalah singkatan yang aneh, yang bagi penulis seharusnya BPNN (Badan Penanggulangan Narkotika Nasional). Atau mungkin perasaan kemanusiaan kita sudah mulai tidak tersentuh dengan bahaya akibat penyalahgunaan narkoba itu.

Terakhir, sebagai upaya penyadaran;

Nilai hidup manusia tergantung kepada nilai kerjanya. Di dalam dan melalui amal perbuatan yang berperikemanusiaan manusia mengecap kebahagiaan, dan sebaliknya di dalam dan melalui amal perbuatan yang tidak berperikemanusiaan, maka ia menderita kepedihan.

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.