Andai Gaji KPPS Dinaikkan…

Andai Gaji KPPS Dinaikkan… Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) adalah ujung tombak proses pemilu. Pada wilayah kerja KPPS-lah masyarakat berpartisipasi langsung dalam Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. Keberhasilan penyelenggaraan Pemilu mutlak dibarengi dengan keberhasilan KPPS dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Anggota KPPS memiliki 14 tugas dan kewajiban. Namun tugas dan kewajiban itu bukan untuk dibagi rata, tapi merupakan tanggungjawab KPPS secara menyeluruh dan satu kesatuan. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemilih, membuat berita acara, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara yang berisi surat suara dan sertifikat, adalah 4 tugas dan kewajiban KPPS yang sangat berat, sesuai pasal 59, 60, 62, UU No. 7 tahun 2017.

Kondisi geografis berbeda dan terkadang ekstrim saat memberikan surat pemberitahuan kepada pemilih dengan jumlah 300-an orang, dan bahkan pemilih terkadang tidak berada di tempat saat didatangi, adalah tugas berat pertama KPPS yang dilanjutkan dengan 5 proses pemilihan dan perhitungan; Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. Kesemua proses ini dirangkaikan dengan masing-masing pembuatan berita acara.

Ada puluhan format yang harus mereka isi dengan tulisan tangan, benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Tak hanya sampai di sini, mereka juga harus menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara sampai di kembalikan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Pengalaman dari perhelatan Pilkada sebelumnya, KPPS kewalahan dan harus lembur sampai malam hari untuk merampungkan seluruh tugas mereka selain membagikan surat pemberitahuan yang dilaksanakan beberapa hari sebelumnya. Padahal saat Pilkada lalu, KPPS hanya merampungkan dua prosesi pemilihan; pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati saja.

Pada Pemilu 2019, kondisinya tentu sangat jauh berbeda, karena mereka akan merampungkan lima prosesi pemilihan. Jika menggunakan estimasi waktu yang sama saat pilkada, maka kemungkinan rampung dalam 3 hari.

Penyebaran informasi pendaftaran KPPS di setiap desa/ kelurahan sudah dimulai. Itu dilakukan melalui pengumuman di masjid, pamflet, media sosial, dan mulut ke mulut. Namun minat masyarakat untuk berpartisipasi sangat jauh dari harapan. Kondisi ini, menuntut PPS terjun menjemput bola. Mereka tidak menunggu tapi mendatangi warga setempat yang layak dan memenuhi syarat untuk bergabung menjadi anggota KPPS, namun hasilnya masih sangat mengkhawatirkan.

Setidaknya ada beberapa hal sehingga minat masyarakat sangat kurang selain beratnya tugas dan kewajiban anggota KPPS tadi. Pertama, syarat administrasi menjadi anggota KPPS yang menurut hemat penulis cukup menyulitkan. Ada dua syarat yang perlu direview, yaitu pembuktian berbadan sehat dan bebas narkoba, serta pembuktian tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan.

Kedua, syarat menjadi anggota KPPS yang minimal berpendidikan sekolah menengah sederajat. Alih-alih berpendidikan menengah atau sederajat, masih banyak warga dalam satu TPS mayoritas berpendidikan sekolah dasar, sehingga mereka yang berpendidikan menengah ke atas adalah sesuatu yang dipandang mahal di daerah mereka.

Ketiga, dalam waktu yang hampir bersamaan, Badan Pengawas Pemilu juga melakukan perekrutan Pengawas TPS dengan syarat yang hampir sama dengan perekrutan KPPS. Ini berarti, perekrutan KPPS yang sesuai syarat dan aturan perundangan setidaknya mendapat halangan baru, karena kerja pengawas TPS hanya mengawasi dalam bentuk mencatat saat proses pemilihan dan penghitungan di TPS.

Keempat, rendahnya gaji anggota KPPS. Rendahnya gaji anggota KPPS kemudian menjadi biang utama masalah perekrutan KPPS. Artinya, jika masalah gaji anggota KPPS diselesaikan, maka masalah sebelumnya saya yakin juga akan teratasi. Kondisi dunia sudah tua sepertinya memkasa masyarakat menjadi pragmatis.

Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-118/MK.02/2016, gaji anggota KPPS 500 ribu untuk anggota dan 550 ribu untuk ketua merangkap anggota. Jumlah tersebut akan semakin terasa kecil jika dibandingkan gaji menjadi saksi peserta pemilu yang tugasnya hanya mencatat jumlah suara.

Faktanya, beberapa calon legislatif DPRD Kabupaten mampu membayar saksinya sampai nominal 600 ribu, itu di luar kostum dan konsumsi. Belum lagi jika mereka bekerja menjadi saksi untuk 3 tingkatan calon legislatif sekaligus.

KPPS
Ilustrasi. Sumber KPU Purbalingga

Penyelenggara pemilu tingkat elit, KPU Provinsi dan KPU Pusat, sebaiknya menfokuskan perhatian pada gaji KPPS ini. Menaikkan gaji KPPS sedikit banyak akan menjadi stimulus bagi mereka untuk menjadi penyelenggara. Pertimbangan menaikkan gaji KPPS bisa menjadi daya tarik di tengah problem kurangnya minat masyarakat menjadi penyelenggara pemilu.

Langkah taktis, bisa berupa review syarat dengan mempertimbangakan kondisi daerah yang berbeda dalam bentuk surat edaran. Hal ini tentu akan efektif jika dibarengi dengan menaikkan gaji anggota KPPS.

Kita tentu tidak mengharapkan dalam satu TPS, anggota KPPS tidak mencukupi. Kita tentu tidak mengharapkan prosesi pemilihan dan penghitungan suara terhambat karena ujung tombak tidak siap.

Tinggalkan Balasan