Alasan Takut Melaporkan Kasus

Suatu hari di tahun 2007, terjadi kecelakaan di depan asrama pengkaderan ulama, tempat temanku. Sebuah mobil menabrak sepeda motor yang mengakibatkan dua pengendara motor terjungkal sampai 10 meter. 10 menit setelah kejadian, tidak ada orang yang mau menolong. “bersentuhan dengan hukum buang-buang waktu”, kata masyarakat sekitar tempat kejadian.

Dalam pidato resmi, seorang pejabat pemerintah (PNS), terang-terangan memakai dan mengkampanyekan salah satu kandidat gubernur. Ratusan tenaga honorer hadir. Ketika seorang wartawan ingin mengorek keterangan tentang kejadian itu, tak satupun dari mereka mau bicara. “sempat gara-gara saya bicara, nantinya tidak lulus”.

Sore, sepulang olahraga, dengan dibonceng teman, kami menembus gerimis. Tak kami sangka dihentikan POLANTAS. “knalpot modifikasi, melanggar pasal sekian-sekian”. Temanku merogoh kantong. 5 menit kemudian kami pergi. “dari pada berlama-lama”, kata temanku.

Seorang penduduk di NTB diancam, rumahnya dibakar setelah melaporkan seorang pejabat atas tindak pidana korupsi yang dilakukan. Setelah diusut oleh pihak berwajib, katanya tidak ada hubungan antara laporan dengan tindakan pembakaran, meskipun saksi mengakui bahwa dia adalah orang suruhan pejabat itu.

Contoh-contoh di atas adalah beberapa kejadian yang menggambarkan betapa sulitnya bersentuhan dengan hukum di negeri ini dengan hanya melaporkan kasus. Menurut penulis, ada beberapa faktor yang membuat keadaan menjadi seperti itu, diantaranya :

Kondisi geografis. Wilayah perkotaan yang ramai saja, masih rawan dengan tindakan penculikan, ancaman, dan tindak pidana lain. Kondisi geografis menyulitkan aparat untuk senantiasa menjadi pelayan masyarakat dari sisi keamanan.

Melaporkan seseorang berarti mempersempit gerak secara geografis. Orang yang bersangkutan secara langsung mungkin tidak, tapi orang suruhan menjadi alternatif. Secara sederhana, kondisi geografis negara kita menunjukan tidak aman.

Kondisi ekonomi masyarakat yang sulit. Waktu seakan habis terbuang bagi mereka, pekerja keras. Sibuk mengumpulkan dollar untuk dirinya dan masa depannya. Waktu tidak harus disia-siakan. Bersentuhan dengan hukum adalah pekerjaan sia-sia, dan tidak menghasilkan materi bagi mereka. “buat apa melapor, kalau hanya membuang waktu”.

Pelayanan hukum yang kurang sempurna. Tahun 2010 saya kehilangan benda berharga.untuk menghormati hukum, segera kulaporkan. Jarak rumah dari POLWILTABES 30 menit perjalanan. Sampai di sana, harus menunjukan kartu identitas dan antri di tempat melapor, tidak dilayani kalau tidak punya katanya.

Antri menunggu giliran. Tiba giliran anda akan di tanya beberapa hal. Jawaban anda di ketik sebagai tanda bukti. Parahnya operator (yang mengetik), melakukan pekerjaannya lemot banget. 40 menit untuk satu halaman ketikan. Luar biasa…

Rasa malu. Untuk korban tidak pidana tertentu seperti pemerkosaan, asusila, pornografi dll, korban terkadang malu melapor. Rasa takut justru hilang, tapi rasa malu menggantikannya. Kasus asusila guru SMA Belawa sebagai contoh. Bebrapa hari barulah masyarakat tahu, itupun bukan dari laporan korban. Korban tidak mau melapor karena itu aibnya. Dia malu.

Takut malah menjadi tersangka. Beberapa korban adalah penjahat itu sendiri mungkin tidak masalah. Tapi ketakutan terkadang muncul akibat peluang menjadi tersangka terbuka. Mereka sering lebih suka tidak berinteraksi dengan polisi sama sekali, bahkan dalam situasi di mana mereka adalah korban. Lihat saja kasus Wa Ode, dan masih banyak kasus lain.

Melihat fakta-fakta yang ada, rasanya sulit bagi kita seorang masyarakat biasa untuk melaporkan sebuah kasus. Resiko menunggu di depan mata. Sudah pasti waktu anda akan terbuang, keamanan terancam, kepastian hukum dari laporan anda belum tentu sesuai dengan harapan, dan hati-hati malah jadi tersangka.

Tinggalkan Balasan