Lihin Belawa

Hanya Celoteh Guru | Belawa to The World

Pasang Iklan

Ini yang Salah dalam Pendidikan Kita !

Ini yang Salah dalam Pendidikan Kita !
Ini yang Salah dalam Pendidikan Kita !Reviewed by Mushlihinon.This Is Article AboutIni yang Salah dalam Pendidikan Kita !Fenomen begal kian menarik. Aksi heroik masyarakat dengan membakar salah seorang begal mendapat riuh tepuk tangan dari kelompok masyarakat lain. Benar hal itu melanggar undang-undang karena masuk dalam kategori main hakim sendiri. Tapi di sisi lain, masyarakat sudah jenuh, khawatir ketidakberdayaan polisi mengamankan suatu wilayah, hadir seperti polisi di film India, akhirnya membuat masyarakat turun […]

Fenomen begal kian menarik. Aksi heroik masyarakat dengan membakar salah seorang begal mendapat riuh tepuk tangan dari kelompok masyarakat lain. Benar hal itu melanggar undang-undang karena masuk dalam kategori main hakim sendiri. Tapi di sisi lain, masyarakat sudah jenuh, khawatir ketidakberdayaan polisi mengamankan suatu wilayah, hadir seperti polisi di film India, akhirnya membuat masyarakat turun langsung mengamankan daerah mereka sendiri.

Para begal adalah mereka yang masih berusia muda, sehingga wajar Wakil Presiden tertarik untuk melihat akar persoalan ini. “Saya baru saja kontak Pak Anies Baswedan untuk segera melakukan penelitian, apa penyebab serta jalan keluar mencegah dan mengatasi fenomena begal yang terjadi sekarang ini,” ujar Wapres saat ditanya pers di rumah pribadinya di Jalan Haji Bau, Makassar, Sulawesi Selatan”. Seperti yang dikutip dari kompas.

Apa yang salah dalam pendidikan kita? Bukan hanya aksi para begal yang lihai bekerja dalam tim. Saat banjir melanda Jakarta, dunia maya digegerkan dengan sebaran poto dua anak masih usia sekolah dasar berciuman. Sontak aksi itu ditanggapi beragam oleh para Netizen, dan seperti biasa ujungnya ada yang salah dalam pendidikan kita.

Memang demikian adanya. Ada yang salah dalam pendidikan kita. Kesalahan yang berangkai, sistemik, dan sepertinya ada yang berharap keadaan itu terjadi. tulisan ini akan melihat hal tersebut. Semoga menginspirasi. Syukur-syukur dibaca oleh pak JK, sapaan akrab pak Wapres.

Pertama. Fungsi guru yang tidak berjalan dengan baik. Guru kini tidak menjadikan peserta didik seperti apa yang diharapkan Undang-undang. Dengan berat hati saya mengatakan demikian. Meski tidak semua, tapi sistem pendidikan kita membentuk guru demikian. Artinya kesalahan guru ini dibentuk sedemikian rupa, dipaksa untuk seperti itu.

Kita bisa melihat, bagaimana pola sertifikasi guru yang dibarengi dengan pola pengadministrasian yang semrawut. Parahnya, pola pengadministrasian itu menjadi syarat pencairan dana tunjangan sertifikasi guru. Pemerintah sepertinya tidak ikhlas dengan pemberian dana tunjangan sertifikasi itu. Ini terlihat dari aturan yang dibuat tumpang tindih. Contoh kecil, bisa dilihat bahwa pemberian sertifikasi adalah bukti bahwa guru yang bersangkutan dianggap porfesional dan dibuktikan dengan sertifikat. Tapi toh di berbagai daerah, pemanggilan peserta yang berhak mengikuti diklat sebagai syarat mendapatkan sertifikat pendidikan profesional, itu ditentukan dengan umur dan masa kerja. Belum lagi masalah jam mengajar yang dipengaruhi jumlah rombel dan peserta didik.

Akibatnya, guru yang sekian lama menderita lalu mendapat angin segar kesejahteraan, akhirnya dengan berbagai cara berusaha memenuhi syarat yang diberlakukan. Ada guru yang rela menempuh perjalanan 60 kilometer hanya untuk memenuhi tambahan jam mengajar. Belum lagi pola validasi dengan sistem online, dapodik dan padamu negeri yang tumpang tindih. Satu pertanyaan besar, buat apa pemberkasan lagi di dinas pendidikan Kabupaten jika validasi online sudah diberlakukan?

Apa lacur, guru ingin sejahtera. Guru ingin seperti pegawai lain, tidak dipandang sebelah mata. Guru juga memiliki keluarga yang ingin memiliki masa depan cerah, dll. Apapun syarat itu, guru akan melakukan, demi dua kali gaji guru, katanya. Akhirnya, perhatian guru terhadap peserta didik juga berkurang. Bahkan penulis melihat, andai tidak dengan syarat semrawut seperti itu, tapi dengan jumlah peserta didik dalam satu rombel yang sangat banyak seperti sekarang, guru juga tidak akan mampu maksimal. (baca: Sertifikasi guru yang mengintimidasi)

Sejatinya, pemberian beban kerja, dan penerapan aturan memperlihatkan muatan apa yang akan dikerjakan. Pekerjaan guru itu membangun, melayani manusia, tidak seperti para pegawai, atau pekerja lainnya. Keberhasilan guru dilihat dari keberhasilan peserta didiknya. Inilah yang harus menjadi perhatian utama para penentu kebijakan. Tupoksi guru jangan dilihat dari kemampuan guru, tapi dilihat dari objek yang dihadapi guru. Dengan demikian, kebijakan yang muncul akan selalu memerhatikan potensi yang imbasnya kepada peserta didik. (baca: hentikan sertifikasi guru)

Kedua, Perhatian pemerintah kepada mata pelajaran agama yang tidak maksimal. Lihat saja di sekolah umum. Mata pelajaran agama hanya dua jam per-pekan. Artinya, jika dalam satu rombel terdiri dari 40 peserta didik, maka satu guru akan menghadapi, membina, mendidik 12 kelas, yaitu sebanyak 480 peserta didik, atas 24 jam yang dipersyaratkan. Sudah hanya 2 jam, melayani banyak siswa lagi!. Ini berbeda dengan mata pelajaran seperti bahasa indonesia, IPS, IPA, Matematika, bahkan bahasa Inggris, yang mendapat jatah 4 sampai 5 jam per-pekan.

Kurangnya perhatian terhadap pendidikan agama juga terlihat pada, sarana prasarana pendidikan. Lihat bantuan pengadaan bangunan, laboratorium bahasa, laboratorium IPA, IPS, selalu ada dalam acuan perencanaan anggaran. Lalu bagaimana dengan laboratorium agama, mushalla, ada??? Tidak ada sama sekali. Bahkan pemberlakuan 3 semester kurikulum 2013 kemaren, buku pendidikan agama tidak ada sama sekali. Peserta didik memfoto copy dengan biaya sendiri.

Tak mudah menyelipkan pelajaran agama pada mata pelajaran lain. Alih-alih berbuat seperti itu, kalau inti materi saja belum selesai. Pemerintah melalui berbagai pelatihan menyarankan hal tersebut, namun itdak memikirkan, bahwa ada perbedaan besar menyelipkan pelajaran agama, dengan mempelajari agama itu sesuai jadwal pelajaran yang disediakan, terutama pada perhatian siswa.

Bagi penulis, masalah masyarakat kita adalah masalah dekadensi moral. Hal itu, hanya bisa diatasi dengan pendalaman materi agama, bukan malah menguranginya. Pendidikan agama harus ditambah di sekolah, sarana dan prasaranya juga harus berimbang dengan sarana prasarana mata pelajaran lain, kalau perlu lebih, sebagai wujud perhatian kita terhadap parahnya moral peserta didik.

Ketiga, Kontroversi Undang-undang pelindungan anak. Dalam UU perlindungan anak nomor 35 tahun 2014, pasal (1a), berbunyi “Setiap  Anak  berhak  mendapatkan  perlindungan  di  satuan  pendidikan  dari kejahatan  seksual  dan  Kekerasan  yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan sesama peserta didik, dan/ atau pihak lain”. Bunyi pasal yang memberikan angin sepoi sepi kepada peserta didik.

Perlu diketahui, bahwa memberi hukuman adalah bagian dari kegiatan mendidik. Bahkan dalam Islam, memukul adalah salah satu bagian dari pendidikan, karena tidak semua memukul itu adalah kekerasan. “Pukullah anakmu jika berumur 10 tahun dan tidak mau mengerjakan shalat”. Inilah yang menimbulkan kontroversi dalam Undang-undang tadi. (baca: aturan Islam tentang memukul anak) Peserta didik kini tahu bahwa mereka tidak boleh diapa-apain, lalu muncullah pikiran dari mereka, ‘kita boleh ngapa-ngapain tanpa diapa apain.”

Kini, peserta didik tidak merasa takut, segan berbuat salah, “paling cuma dinasehatin”. Begitu dalam pikiran mereka. Perlu diketahui, bahwa kadang peserta didik mengerti ketika sudah mengalami. Mengerti yang namanya sakit ketika dipukul, ketika sudah mengalami. Peserta didik adapula yang baru akan melakukan hal baik jika dikerasi. Ini fakta. Bagi penulis, mesti ada batasan jelas, kapan anak bisa dikerasi dan kapan tidak. Bukan seperti sekarang. Anak disentuh sedikit, melapor ke aparat, dan seterusnya.

Solusi yang tepat adalah memberikan perlindungan hukum terhadap guru. Guru layak mendapatkan hak imunitas dengan ketentuan tertentu. Dengan demikian, guru tidak perlu ragu memberikan hukuman mendidik dalam bayang-bayang Undang-undang perlindungan anak tadi.

Ilustrasi

Ilustrasi

Keempat, Pengaruh tontonan dan media internet. Penulis sangat khawatir dengan usulan badan ekonomi kreatif yang merencanakan menghapus Badan Sensor Film. Bagaimana tidak, disensor saja hal yang tidak boleh masih muncul, apagi kalau tidak. Bisa dilihat, hampir tak ada satu film, sinetron, telenovela, drama, di televisi yang tidak mengangkat kisah percintaan. Belum lagi acara gosip, sampai acara melahirkan yang disiarkan secara live.

Fatal, karena hal itu juga menjadi konsumsi anak usia sekolah. Kekuatan orang tua untuk melakukan filter terhadap materi tontonan tidak mampu membendung hal itu. Betapa tidak, acara seperti itu silih berganti, sedangkan orang tua juga harus memenuhi tanggungjawabnya yang lain. Hasil tontonan itulah yang menjadi bahan pembenaran perilaku peserta didik dalam kehidupan kesehariannya. Mulai dari cara berpakaian, cara berkomunikasi sampai hubungan pria wanita. Ini juga berlaku di dunia maya, layanan internet. (baca: bahaya tontonan)

Sejatinya, semua tontonan memerhatikan kualitas pendidikan yang ada di dalamnya. Film, konten yang diproduksi untuk ditonton, tidak hanya melihat keuntungan yang didapatkan, tapi disaring, difilter dengan memerhatikan muatan pendidikan di dalamnya. Jika ada yang melanggar atau tidak bermuatan pendidikan, konten itu dilarang.

Inilah empat hal yang salah dalam pendidikan kita, dan berpengaruh besar pada pendidikan anak didik, plus solusinya. Empat hal tersebut juga membuat apa yang ada dalam pendidikan kita menjadi kacau balau. Semoga menjadi perhatian kita semua, terutama orang tua terhadap anak-anaknya.

Tags: , , ,

Subscribe

Berlangganan gratis bersama 1000+ lainnya. Masukan e-mail, masukan kode, "submit." cek e-mail, klik link konfirmasi. Mari berbagi :)

3 Responses

  1. Mimin IlmuwebsiteApril 18, 2015 at 10:13Reply

    sudah kacau sistem pendidikan di Indonesia pak, mulai dari kemakmuran guru yang sangat tidak utamakan negara, betapa banyak guru honorer yang sebetulnya punya andil besar mencerdaskan anak, tidak hanya akademis tapi juga akhlak tapi tidak di makmurkan walhasil mengajar pun tidak maksimal, meski juga banyak umar bakrie – umar bakrie yang peduli tidak hanya mencerdaskan tapi juga membimbing. namun sangat jauh tidak sebanding dengan apa yang di dapatkan. paling tidak di makmurkan gurunya dulu agar bekerja maksimal membimbing jadi jauh lebih optimal, tidak memikirkan cari uang sampingan. guru di makmurkan, kemudian lingkungan pun di kondisikan, lingkungan sekolah dan rumah, kadang orang tua pun masa bodo-an, apalagi pemerintah yang sekarang malah terlihat seperti pedagang, tidak peduli rakyatnya, apalagi calon penerus bangsa. bukti begal merajalela merupakan ketidakseriusan dan ketidakbecusan semua kalangan yang melingkari anak-anak. sehingga kerjasama harus di lakukan guru, sekolah, orang tua, dan juga pemerintah.

    masalahnya apakah itu semua akan terjadi dalam dunia pendidikan di indonesia? rasa-rasanya pesimis sekali, karena setiap orang di pemerintahan fokus dengan partainya masing-masing. setiap manusia hanya mementingkan dirinya sendiri, tanpa peduli apa yang ada di lingkungan sekitar.

    eh jadi curcol. jadi malu…

    tapi kira-kira apa ya solusi pastinya pak ?

    • Author

      MushlihinApril 19, 2015 at 14:02Reply

      Solusi utamanya, pendidikan agama jangan dikebiri 😀

Leave a Reply

eleven − 7 =