Dialektika Hukum Prostitusi dalam Ushul Fikih

9408 views

Sebut saja Binti. Wanita dari kampung itu harus berjuang melawan kerasnya hidup di ibu kota. Sejak sang suami meninggal dunia, hidupnya drastis berubah. Ia menjadi tulang punggung bagi dua orang anaknya yang kini beranjak remaja. Termasuk ibunya yang menderita infeksi ginjal. Biaya pengobatan ibunya yang tidak sedikit tak kuasa ia tutupi. Beragam bisnis telah ia lakoni, namun keuntungan yang diperoleh tidak mencukupi. Untuk melamar kerja percuma. Jangankan ijazah SMA, SLTP saja Binti tidak tamat.

Berawal dari saran sahabat untuk mencoba pekerjaan yang menjerumuskannya ke lembah hitam protistusi. Binti hanya bisa membenarkan saran sahabat yang lebih dulu terjun ke dalam bisnis haram ini bahwa tubuh adalah harapan terakhir yang paling menjanjikan penghasilan yang besar. Dari hotel ke hotel, wisma ke wisma, dan dari pelanggan ke pelanggan. Binti kadang mencari pelanggan sendiri, via mucikari atau via akun jejaring sosial yang ia miliki. Beberapa pelanggan yang tidak jarang membutuhkan dirinya.

Binti tetaplah manusia yang punya fitrah. Merasa ada yang salah dengan pekerjaannya ini, hati kecil Binti pun berbisik seakan ingin lepas dari jerat ketidakwajaran ini. Namun tuntutan hidup membuatnya harus melakukan hal tabu itu. Bagaimana fikih melihat perkara yang dikenal dengan istilah protistusi ini?.

Dalam Islam, hukum protistusi itu haram (QS. Maryam: 20). Karena menjual diri sama dengan zina. Upahnya haram. Pelaku zina yang belum menikah (ghair al-muhshan) dalam fikih ”jinayah” (pidana) dihukum cambuk masing-masing 100 kali berdasar QS. Al-Nur ayat 2.

Bagi pezina telah menikah, mereka dihukum rajam atau ditanam ke tanah hingga dada dan dilempari batu sampai tak bernyawa seraya disaksikan oleh penduduk di tengah lapangan eksekusi seperti yang diisyaratkan oleh beberapa hadis Nabi. Mengingat hukuman pezina sangat berat, Islam menganjurkan agar tidak ada pengakuan (i`tiraf) akan dosa zina. Jika diakui, maka konsekuensinya adalah didera 100 kali bagi “ghair al-mushan” dirajam bagi “al-muhsan”. Syarat tidak melakukan “i`tiraf”, selain bertobat dan tidak mengulanginya lagi, juga mengganti dosa zinanya dengan memperbanyak kebaikan (QS. Ali Imran: 135).

TERPAKSA JUAL DIRI?

Dialektiak hukum prostitusi terjebak dalam diskursus “keterpaksaan” atau “idhtirari” dalam studi hukum Islam cukup urgen dikaji. Orang yang kelaparan di tengah hutan dan dikhawatirkan mati jika tidak makan, maka ia boleh memakan makanan apa saja, sekalipun itu tikus. Asal sekadar mempertahankan hidup (QS. Al Baqarah: 173 dan QS. Al An’am: 119). Teori “idhtirari” ini termuat dalam kaedah fikih “al-dharuratu tubih al-mahdzhurat” (Keadaan darurat membolehkan suatu yang terlarang). Nah, apakah protistusi boleh dikatakan darurat atau sebuah keterpaksaan akibat beban hidup yang berat?

Dalam fikih, ada perbedaan antara keterpakasan (idhtirari) dan pilihan (ikhtiyari). Keterpaksaan itu terjadi karena tidak ada jalan lain selain dari melakukan hal terlarang itu. Adapun pilihan bisa diganti dengan hal lain. Binti terjebak dalam pola pikir yang kurang tepat. Bila Binti kena penyakit kelamin, bukankah biaya medis yang mesti dikeluarkan Binti lebih banyak lagi? Lalu bagaimana jika virus HIV/AIDS menyerang system kekebalan tubuh Binti? Tentu beban hidup Binti pun semakin berlapis dan bertambah rumit. Bagi Binti berlaku kaedah fikih “al-dharar la yazalu bi al-dharar” (keburukan tidak dihilangkan dengan keburukan juga).

LOKALISASI BUKAN JAWABAN

Ada kelompok pro-kontra. Kelompok pro menginginkan lokalisasi sebagai bentuk minimalisasi transaksi seks di sembarang tempat. Adapun kelompok kontra hendak membumi-hanguskan protistusi. Isyarat ini ditangkap oleh Kiyai Sahal Mahfudz. Menurut mantan ketua MUI ini, ada dua cara menanggulangi prostitusi. Pertama, sentralisasi lokasi pelacuran yang jauh dari keramaian dan aktivitas penduduk. Kiyai Sahal mengutip kaedah fikih “Idza ta’aradha al-mafsadatani ru’iya ‘azhamuha dhararan bi-irtikabi akhaffihima (jika dihadapkan pada dua masalah yang sama-sama mengandung bahaya maka pilihlah salah satu dari keduanya yang lebih kecil bahayanya). Kedua, melalui pendekatan kausatif. Pendekatan ini ingin mengetahui sebab dan latar belakang sosiologis dari para pelaku bisnis haram tersebut. Kemiskinan paling banyak diungkap sebagai penyebab selain pelarian dan korban eksploitasi. Saya kira, peningkatan kesejahteraan melalui banyak pelatihan keterampilan kepada para korban dunia protistusi oleh lembaga kesejahteraan sosial milik pemerintah adalah cara yang signifikan.

Namun, lokalisai yang diharapkan oleh Kiyai Sahal berbeda dengan fenomena kekinian. Untuk Makassar misalnya, lokalisasi bermarkas di tempat umum. Sebut saja jalan “N”, di mana orang-orang berkendara atau pejalan kaki akan mudah melihatnya. Fasilitas umum seperti pelabuhan, tol, museum, hotel, dan pusat perbelanjaan berdiri berdekatan dengan lokalisasi. Bahkan banyak sekolah dan kantor pemerintahan yang berdiri di sekitarnya. Termasuk beberapa area berbeda di Makassar jadi tempat para penjaja seks komersial, baik wanita tuna susila (WTS) atau transgender tuna susila (TTS), yang “promo” diri, seperti di jalan “VU”, “B”, dan “JS”. Protistusi juga berkedok pusat kebugaran seperti panti pijat dan spa.

Aparat penegak hukum juga dinilai “setengah hati” dalam menertibkan mereka. Setelah ditertibkan, beberapa hari atau pekan kemudian mereka kembali menjajakan diri. Tak ada jera. Penyakit masyarakat ini bukan hanya berbahaya bagi kehidupan sosial, melainkan juga bagi kesehatan. Seks beresiko malah menambah beban kerja kementerian kesehatan bila angka penderita HIV/AIDS meningkat. Ditambah, protistusi online yang sulit terjamah oleh hukum karena belum ada UU khusus yang menjeratnya. Kasus “kamar berdarah” Deudeh Tata kemarin dan kasus oknum artis plus pelacur berinisial “AA” bertarif 80-200 juta yang ditangkap di sebuah hotel berbintang lima di Jakarta Selatan adalah potret buram bangsa. Belum lagi inisial-inisial oknum artis lain lain yang belum terungkap. Di sini jelas jika protistusi -apapun jenisnya- adalah kemudaratan yang menghasilkan kemudaratan yang lebih baru lagi.

Mengingat paradigma yang disodorkan oleh Kiyai Sahal sedikit bertolakbelakang dengan kaedah “Dar’ul mafasid awla min jalbi al-mashalih” (menghindarkan kerusakan lebih utama ketimbang meraih kebaikan), maka protistusi harus dihilangkan, bukan dilokalisasikan. Sebab itu adalah mudarat yang punya bahaya berlapis, khususnya bagi keharmonisan keluarga, kesehatan organ reproduksi, dan anak dibawah umur yang rawan diekploitasi untuk kepentingan bisnis birahi ini. Saya sepakat jika pemerintah kota Makassar meniru gebrakan walikota Surabaya, Tri Rismaharini untuk menutup lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara, Gang Dolly.

Kita optimis untuk bisa menjawab problematika sosial ini. Mengurai protistusi dapat berupa pemberian pelatihan keterampilan, pinjaman modal, dan usaha bagi para mantan pekerja seks komersial agar bisa hidup lebih baik lagi, termasuk asupan spiritual berupa pengenalan terhadap ajaran Agama dirasa sangat penting. Agama apapun, tak ada yang membolehkan protistusi. Dari sini kita berangkat. Sehingga tidak ada lagi Binti-Binti baru yang terjebak dalam lumpur protistusi.

Penulis: Muhammad Nasir Baharuddin

Tags: #Belajar Dari Kisah #Fikih #Wanita

Leave a reply "Dialektika Hukum Prostitusi dalam Ushul Fikih"

Author: 
author
Identitas yang sedikit sulit dieja. Nama Lengkap: Mushlihin al-Hafizh, Guru, Alamat: Sengkang Kab. Wajo – Sulawesi Selatan. Pernah menempuh pendidikan di Sekolah Dasar, masa PMP dan PSPB. Kontak @Mushlihin_lihin PIN: 2632A877