Variasi Money Politik, Makin Canggih !

7941 views

Saban sepuluh hari lagi, pesta demokrasi Indonesia, Pemilu 2014 akan dilaksanakan. Ribuan caleg dengan harapan dan optimisme duduk manis sebagai anggota legislatif, mulai mengeluarkan jurus dan strategi jitu nan ampuh. Beberapa strategi mendominasi sebenarnya adalah strategi lama. Menciptakan imej kedekatan, memaksa dan menekan secara psikologis, dan money politik. Semua sub strategi lama itu, dikemas dengan berbagai variasi, sayangnya variasi money politik lebih mencolok. Yah, money politik sebagai salah satu cara yang dilarang secara agama, hukum positif dan etika, justru berkembang lebih bervariasi.

Money politik didefinisikan beragam, namun intinya adalah pemberian material baik berupa barang atau uang dalam rangka memengaruhi keputusan pemilih saat di TPS. Pribadi melihat definisi ini lebih pada kata “memengaruhi”, artinya seorang pemilih yang memang memutuskan memilih calon “A”, lalu mendapat pemberian dari calon “A” itu, itu tidak dianggap sebagai money politik, karena pemberiannya tidak bersifat memengaruhi. Berbeda jika, pemilih belum memutuskan sebuah pilihan, atau sudah menjatuhkan pilihan kepada “A”, kemudian “B” datang dengan memberi uang atau barang, sehingga pilihan “A” tadi terpengaruh dan berubah menjadi “B”. intinya, karena pemberian uang itulah sehingga lahir sebuah keputusan pilihan terhadap pemberi, itulah money politik.

Saya sepakat ketika dikatakan bahwa money politik sudah menjadi budaya. Di hampir semua daerah, para caleg bahkan harus mempersiapkan materil dengan kalkulasi jumlah suara target, dengan angka materil (uang) yang dimiliki. Sebagai contoh dapil C dengan DPT 60 ribu orang untuk 7 kursi DPRD, maka satu kursi harus mendapatkan sedikitnya 8571 suara. Di sinilah awal kalkulasi money politik dimulai. Jika seorang pemilih bisa dipengaruhi dengan gula pasir, beras, minyak goring, dll dengan nominal Rp. 100.000, maka seorang caleg kudu menyiapkan anggaran Rp. 857.100.000. , kita bulatkan saja menjadi 1 M, nominal yang ringan bagi orang berduit tentunya. Lalu, apakah yang berhak menjadi anggota DPR, hanya yang berduit? Mengembalikan 1 M bagi seorang anggota DPRD Kabupaten dengan gaji, tunjangan, dana aspirasi, dll, bukanlah hal sulit selama 5 tahun, apalagi mejadi anggota DPR bukan semata perolehan uang, tapi jauh lebih dari itu, masalah kebijakan, kehormatan, kredibilitan, dan status sosial.

Kalkulasi tadi tentu hanya kalkulasi sederhana. Masih banyak hal yang memengaruhi, misalnya jumlah DPT yang pastinya berkurang dan turut mengurangi anggaran yang disiapkan. Belum lagi tawar menawar yang terjadi di lapangan. Jika seorang caleg berani membeli Rp. 100.000 persuara, masih banyak calon menawar dengan harga lebih tinggi, dua kali lipat bahkan sampai lima kali lipat. Dari sinilah variasi money politik muncul secara otomatis. Variasi money politik, sebenarnya lebih pada akal-akalan pemberi dan penerima. Pemberi mengharapkan menggelontorkan uangnya se-sedikit mungkin, dan penerima, mengharapkan sebaliknya. Mereka berharap mendapat keuntungan dari aksi money politik, sebanyak banyaknya.

Pertama: variasi money politik dengan memanfaatkan bantuan resmi pemerintah. Bantuan pemerintah sektor pertanian misalnya, sudah digulirkan sejak 2013 lalu. Bantuan itu berupa barang, alat pertanian. Sayangnya, barang itu ditahan dan tidak dibagikan sampai masa kampanye berjalan. Dengan memberikan bantuan itu, masyarakat beranggapan bahwa hal itu adalah bantuan dari caleg, padahal itu memang sudah dicanangkan sebelumnya, hanya masalah set waktu saja. Letak money politik-nya pada posisi tawar, pengaruh dan antisipasi terhadap pemberian caleg lain.

Kedua: variasi money politik bersifat social. Sebuah kampung dengan jumlah DPT 400 orang yang akses menuju ke sana sangat sulit, karena jalan rusak parah. Datanglah caleg menawarkan, perbaikan jalan dengan estimasi anggaran 20 juta rupiah. Syaratnya tentu, caleg itu dipilih oleh penduduk setempat, yah hitung-hitung sebagai amal jariyah (jika ikhlas). Cara seperti ini, terkadang mengecoh pemilih, padahal secara kalkulatif lebih menguntungkan pemberi.

Ketiga: variasi money politik dengan membagi suara. Variasi money politik ini, banyak dilakukan oleh pemilih dalam satu kelompok, organisasi, sampai dalam satu keluarga. Biasanya caleg saat memberi berharap memengaruhi satu keluarga. Jika dalam satu keluarga ada 5 orang pemilih, memberi keluarga dianggap akan lebih efektif. “Setali tiga uang”, katanya. Namun, masyarakat mulai cerdas. Atas nama keluarga, ayah mencari target caleg. Atas nama keluarga, ibu juga melakukan hal yang sama. 3 anak juga melakukan hal yang sama. Caleg yang “tertipu” berharap mendapat 1 keluarga, ternyata hanya mendapat 1 suara dalam satu keluarga.

Keempat: variasi money politik melalui tim kampanye. Awalnya tim dibayar secara professional sebagai pekerja terhadap satu kandidat yang diusung. Namun, hal ini mulai bergeser. Contoh yang paling sederhana, saksi di TPS biasanya dibayar kisaran Rp. 250.000. Saksi ini, oleh para caleg direkrut untuk tujuan mengamankan suara sekaligus penambah suara. Nuansa money politik, muncul ketika para pekerja ini direkrut dan diusahakan berasal dari basis lawan, plus target usaha saksi menambah suara.

Fakta spanduk "pro money politik" di Kab. Bone

Fakta spanduk "pro money politik" di Kab. Bone

Sesuatu yang sudah menjadi budaya, pastinya akan sulit diubah sebagaimana mestinya, hanya bidaya jualah yang bisa merubahnya. Money politik dengan variasinya yang makin canggih, tak lain karena money politik itu sendiri sudah menjadi budaya. Entah butuh berapa lama Negara kita akan bagus, pulih dari sakitnya. Kesadaran bahwa sesuatu yang dilakukan dengan cara yang tidak baik pasti akan menghasilkan yang tidak baik pula, sepertinya tidak mampu menangkal bidaya money politik di akar rumput. Kondisi masyarakat yang butuh kehidupan laik, standar ekonomi memadai, memperparah hal ini.

Seperti mimpi, caleg yang berhasil duduk dengan money politik akan memperhatikan masyarakat pemilih dari kebijakannya, karena ruang paradigma yang terbangun dari pemikirannya adalah “Saya terpilih karena uang saya, dan kalian (masyarakat) memilih saya, karena sudah saya bayar”. Lalu dalam kondisi seperti ini, siapa yang disalahkan. Masyarakat kebanyakan sepertinya juga sudah pasrah belajar dari pengalaman lalu. “Siapapun yang terpilih, toh kondisi kita tetap seperti ini. Lebih baik dapat keuntungan dari awal”. Begitu katanya.

Negara butuh pemimpin otoriter. Itulah solusi dari saya. Kembalikan jaman “bebas” ini agar tidak bebas sebebas-bebasnya. Terapkan hukum dengan tegas, tanpa tawar-menawar dengan alasan bebas berpendapat. Aturan tentang larangan money politik beserta variasinya sudah jelas disebutkan dalam Pasal 73 ayat 3 Undang Undang No. 3 tahun 1999. Namun, apa yang dikatakan Nabi saw ratusan tahun yang lalu lebih benar. “Hampir-hampir kemiskinan itu menjadi sebab utama ke-kufuran (tidak mengikuti kebenaran)”.

Salam bahagia

Tags: #Kritik #Pemilu #Politik

Leave a reply "Variasi Money Politik, Makin Canggih !"

Author: 
author
Identitas yang sedikit sulit dieja. Nama Lengkap: Mushlihin al-Hafizh, Guru, Alamat: Sengkang Kab. Wajo – Sulawesi Selatan. Pernah menempuh pendidikan di Sekolah Dasar, masa PMP dan PSPB. Kontak @Mushlihin_lihin PIN: 2632A877