Korupsi di Dunia Pendidikan “Halal” Kok !

8900 views

Korupsi sudah menjadi budaya adalah fakta. Bukan hanya di tempat kerja “basah” saja, tapi juga sudah mengakar di dunia pendidikan. Saya terkadang berpikir, bagaimana jika korupsi itu dilegalkan, dianggap tidak tabu, dan dikemas dalam sebuah sistem bernegara saja, sehingga kelak akan mencapai puncak kemorosotan yang akhirnya membuat masyarakat secara keseluruhan sadar, bahwa korupsi memang salah dan tidak membawa kepada kebaikan menyeluruh.

Terinspirasi dari percakapan rekan guru siang tadi saat istirahat, bahwa pungli terkait berkas administrasi pendidikan, bukan barang baru lagi. Banyak sekali istilah baru, unik, dan membuat saya tersenyum mendengar dialog mereka. Intinya bahwa korupsi di dunia pendidikan, pun sudah menjadi budaya.

“Barusan saya menyetor berkas kenaikan pangkat saya, dan bertanya; ‘sudah lengkap kan pak?’. Pegawai berpakaian hitam putih itu katanya menjawab, ‘Ok, sudah lengkap’. Belum sempat sampai di rumah, saya ditelepon, katanya berkas saya kurang selembar. Besok saya bawa kekurangan yang dimaksud, eh malam dapat sms, katanya kurang ini kurang itu. Melihat kesibukan saya, kepala sekolah bertanya, dan saya ceritakan. ‘Oh, itu berarti lampiran terakhirnya kurang’. Saya pun mengerti”. Demikian, cerita bersemangat guru IPA samping saya.

“Kalau saya, hal itu biasa. Coba pikir, jarak ke kota 40km, mau mendapatkan tanda tangan kepala dinas. Sampai di kota, pak Kadis ada tugas luar, yang tak ada kepastian kapan datangnya. Saya titip saja berkas saya ke pegawai sekertariat. Agar mudah komunikasinya, yang sekalian dengan uang pulsa dong. Tak banyak, 50 ribu cukup, terkadang diminta 100 ribu”. Kata guru Mulok tak mau kalah.

Masih banyak model cerita nyentrik terkait korupsi di dunia pendidikan tadi siang. Dua cerita tadi menginspirasi kita bahwa, ada kondisi yang membuat pungutan liar sebagai cikal bakal korupsi di dunia pendidikan sulit dihindari. Mungkin cerita tadi skalanya kecil, sehingga belum layak dianggap sebagai korupsi besar ala KPK, tapi hanya pungutan liar biasa. “Tak usah dibesar-besarkan” kata teman saya. Ada benarnya, tapi hal seperti ini yang kelak menjadi benih munculnya korupsi besar. “Guru kencing berdiri, murid kencing berlari”.

Dalam kisah pertama, ada masalah yang menjadi benturan pungli tidak bisa dihindari. Siapa yang membayar pegawai honor dengan pakaian hitam putih yang tak jelas jumlah gajinya dalam sebulan? Saat guru melakukan pemberkasan terkait kenaikan pangkat dan pemberkasan lain, fakta bahwa pegawai honor lebih rajin dari pada PNS kelihatan, lalu mereka dapat apa? Mereka punya anak istri, mereka menjadi tumpuan perut lapar yang minta diisi. Rasa kemanusiaan mencolek kita. 50 ribu sebagai lampiran terakhir mungkin salah jika dilihat dengan kacamata besar tindak pidana korupsi, tapi benar dalam kacamata kemanusiaan.

Kisah kedua juga demikian. Dalam PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS jelas 5 hari jam kerja tidak masuk dalam setahun, minimal akan mendapat teguran, dan akumulasi bisa diambil dari hitungan jam kerja keseharian. Seorang PNS dengan jarak 40 km butuh waktu 2 jam perjalanan, waktu pengurusan 1 jam (jika lancar). Lalu bagaiaman jika itu dilakukan 5 kali dalam setahun dan pengurusan tidak lancar seperti kisah di atas, haruskah pegawai mendapat teguran hanya karena kondisi yang tidak mendukung? Siapa yang salah? Atau haruskah kita kaku melihat sebuah peraturan. Bahwa dalam peraturan ada pengaturan dan pada kebijakan ada kebijaksanaan. Lalu?

Ilustrasi sumber: ndanbeibeck.wordpress.com

Ilustrasi sumber: ndanbeibeck.wordpress.com

Dalam Islam, ada dua keharaman yang tak pernah mungkin bisa menjadi halal, yaitu zinah dan syirik meski syirik masih menjadi perdebatan dengan teori taqiyyah. Artinya, berlandaskan ketentuan ini, pungli pun bisa menjadi halal dalam kondisi tertentu. Atau, ada kondisi tertentu sehingga korupsi di dunia pendidikan boleh. Dengan terabata-bata saya harus menulis hal ini, walau saya tahu kalau ini diyakini, murid kelak tidak akan kencing berdiri, tapi mungkin kencing sambil melompat.

Tak ada sesuatu yang tidak baik akan menghasilkan kebaikan. Prinsip ini sepertinya akan runtuh dengan kondisi zaman yang sudah lumrah. Kondisi yang terbentuk salah sejak awal. Belajar dari kisah tadi, ada kesalahan dalam perekrutan pegawai honor, dan ada yang salah dengan sistem pemberkasan dalam birokrasi kita. Mungkin dari sinilah, pegawai honor harus dikontrak dengan gaji jelas, seperti usulan pemerintah muncul. Dan mungkin dari sinilah, sistem pemberakasan online harus dioptimalkan.

Salam bahagia

Tags: #Belajar Dari Kisah #Education #Hukum #Korupsi #Kritik #Pemerintah

  1. author

    alim basir3 years ago

    Liberalisasi pendidikan pun tidak menyisakan ruang dan waktu…

    Reply
  2. author

    Aisah K3 years ago

    yah itulah yang menjadi salah satu alasan dari dulu sy ga berminat jadi pns mas (kebetulan orang tua sy dua2nya pns) jadi sy tau dan kadang suka sebel sendiri kalau mereka lagi ngeluh mau urus sesuatu tapi banyak punglinya parahnya hal begitu dianggap wajar dari bawah sampai atas *bukannya mereka udah digaji ?* dan bukannya mereka lebih terjamin karena ada pensiun dll coba bandingkan dengan buruh2 kecil 🙁

    Reply
    • author
      Author

      Mushlihin3 years ago

      Memang terkadang bak simalakama. Di satu sisi hukum menetapkan sekecil apapun itu, pungli tetap haram. Hanya bisa berharap hati nurani lebih tajam memengaruhi tindak tanduk manusia 🙂

      Reply

Leave a reply "Korupsi di Dunia Pendidikan “Halal” Kok !"

Author: 
author
Identitas yang sedikit sulit dieja. Nama Lengkap: Mushlihin al-Hafizh, Guru, Alamat: Sengkang Kab. Wajo – Sulawesi Selatan. Pernah menempuh pendidikan di Sekolah Dasar, masa PMP dan PSPB. Kontak @Mushlihin_lihin PIN: 2632A877